Foto: Gubernur Koster saat berdialog dengan para pekerja, di Depan Kantor Gubernur, Jumat (20/11).
Denpasar, KabarBaliSatu
Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi Rp4.559.287 per bulan menuai apresiasi dari kalangan buruh, meski angka tersebut masih tertinggal sekitar Rp1 juta dari estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali menilai penetapan upah baru ini sebagai titik balik setelah hampir satu dekade pekerja bergulat dengan upah yang dinilai rendah.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang diteken pada 19 November 2026 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2027. Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor hotel bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan.
Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyatakan keputusan ini membawa angin segar bagi upaya pembenahan struktur pengupahan di Pulau Dewata. Menurutnya, dinamika upah selama hampir sepuluh tahun terakhir membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih berpihak pada daya beli pekerja.
“Kebijakan ini menjadi pijakan awal memperbaiki kesejahteraan pekerja setelah hampir satu dekade upah dinilai rendah,” ujar Rai Budi Darsana, Jumat (20/11/2026).
Meski menyambut baik langkah tersebut, FSPM tidak menutup mata terhadap kesenjangan riil di lapangan. Acuan perhitungan KHL Bali pada 2026 berada di kisaran Rp5,6 juta per bulan—menunjukkan bahwa UMP 2027 masih menyisakan jarak yang cukup lebar untuk memenuhi standar hidup layak secara penuh.
Bagi serikat pekerja, realitas angka ini menuntut evaluasi berkelanjutan agar kenaikan upah tidak berhenti pada penyesuaian administratif semata. Kenaikan bertahap dipandang sebagai jalan tengah yang realistis, namun tetap harus diukur terhadap lonjakan biaya hidup sehari-hari di Bali.
“Angka ini masih di bawah estimasi KHL sekitar Rp5,6 juta, namun dapat diterima sebagai langkah awal,” katanya.
Di sisi lain, FSPM mengingatkan bahwa perbaikan kesejahteraan pekerja tidak bisa dilepaskan dari kondisi pelaku usaha. Sektor pariwisata dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada stabilitas operasional serta produktivitas tenaga kerja.
Rai Budi Darsana menegaskan bahwa pekerja merupakan penggerak utama proses produksi dan keberlangsungan usaha. Karena itu, implementasi UMP dan UMSP 2027 diharapkan berjalan mulus tanpa memicu gesekan tajam di tingkat perusahaan.
“Kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha,” tegasnya.
Penetapan upah minimum 2027 kini menjadi ujian awal keseimbangan ekonomi daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu merawat iklim hubungan industrial yang harmonis di Bali, sembari mendorong penguatan kesejahteraan buruh secara bertahap dan terukur. (kbs)

