Foto: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan proyek trem listrik di Bali dirancang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak mengganggu lahan produktif milik masyarakat.
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan rencana pembangunan transportasi massal berbasis trem listrik di Bali tidak akan mengorbankan lahan produktif milik masyarakat. Lahan yang disiapkan untuk mendukung proyek tersebut dipastikan berasal dari tanah negara yang selama ini tidak dimanfaatkan secara produktif.
Penegasan itu disampaikan Koster merespons kritik Frontier Bali terhadap rencana pembangunan kereta api di Pulau Dewata, khususnya terkait potensi dampak lingkungan dan kebutuhan lahan untuk pembangunan jalur transportasi tersebut.
Menurut Koster, penggunaan teknologi listrik justru menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Hal itu sekaligus menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan transportasi massal di Bali.
“Kan itu ramah lingkungan kan, pakai listrik,” ujar Koster seusai memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Terkait kekhawatiran terjadinya alih fungsi lahan, Koster memastikan proyek tersebut tidak akan menggunakan lahan produktif masyarakat. Ia menyebut kebutuhan lahan untuk pembangunan jalur trem listrik akan dipenuhi melalui pemanfaatan aset negara yang tidak produktif.
“Oh, nggak. Itu tanah negara yang tidak produktif,” tegasnya.
Sebelumnya, Frontier Bali kembali menyoroti rencana pembangunan kereta api di Bali setelah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menyampaikan rencana proyek tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Rencana pengembangan transportasi berbasis trem listrik itu diarahkan untuk mengurai kemacetan, terutama pada koridor Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu. Namun, Frontier Bali mengingatkan bahwa pembangunan transportasi massal tidak cukup hanya berorientasi pada perubahan moda transportasi. Perencanaan juga harus mencakup tata kelola operasional, keberlanjutan layanan, hingga distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kebutuhan lahan untuk pembangunan jalur trem listrik sepanjang 12 kilometer. Mengacu pada informasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan PT KAI, kebutuhan lahan tersebut dinilai perlu dikaji secara cermat.
Frontier Bali juga menghubungkan persoalan tersebut dengan tekanan alih fungsi lahan yang selama ini terjadi akibat perkembangan pariwisata dan pembangunan akomodasi di Bali. Tanpa perencanaan tata ruang yang matang, pembangunan infrastruktur baru dikhawatirkan semakin mempersempit ruang terbuka hijau.
Selain persoalan lahan dan lingkungan, kesiapan sistem transportasi publik yang sudah berjalan juga menjadi sorotan. Frontier Bali mempertanyakan keberlanjutan rencana pembangunan MRT yang hingga kini belum terealisasi, serta pelayanan Trans Metro Dewata (TMD) yang dinilai belum optimal.
Tak hanya itu, landasan pembangunan kereta api juga menjadi perhatian, terutama mengenai sejauh mana proyek tersebut benar-benar menjawab kebutuhan transportasi publik dan mampu memberikan manfaat ekonomi secara merata kepada masyarakat.
Di tengah berbagai masukan tersebut, Koster menegaskan bahwa pengembangan trem listrik tetap diarahkan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan perlindungan lahan produktif masyarakat.
Penjelasan mengenai penggunaan tanah negara yang tidak produktif dan teknologi penggerak listrik menjadi respons pemerintah terhadap sebagian kekhawatiran yang berkembang. Sementara itu, aspek tata kelola operasional, dampak lingkungan, kesiapan integrasi transportasi, serta pemerataan manfaat ekonomi masih menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan proyek transportasi massal di Bali. (kbs)