Foto: Gubernur Koster menjadi welcoming speech pada ajang Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Sanur, Selasa (14/7/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kesiapannya mempercepat transisi energi bersih di Bali melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Menurutnya, kedua program tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara bersamaan untuk mewujudkan Bali yang mandiri energi sekaligus ramah lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat menjadi panelis sekaligus menyampaikan welcoming speech pada ajang Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Sanur, Selasa (14/7/2026).
Koster mengatakan, percepatan penggunaan energi bersih di daerah membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero). Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat harus memberikan kepastian agar daerah yang siap bergerak tidak terhambat oleh regulasi yang berubah-ubah.
“Menurut saya, soal PLTS Atap ini tidak hanya PLTS Atap saja. Energi bersih dan kendaraan listrik itu satu kesatuan. Ini harus diselesaikan dulu di pusat. Menteri ESDM dengan PLN harus jelas kebijakannya,” kata Koster.
Ia menilai arahan Presiden untuk mempercepat pemanfaatan energi surya hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt semestinya segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang mendorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat.
“Apalagi Bapak Presiden sudah memberikan arahan percepatan penggunaan PLTS sampai 100 gigawatt. Itu angka yang sangat besar. Harusnya langsung diikuti aksi nyata untuk mendorong daerah,” ujarnya.
Namun demikian, Koster mengaku memahami masih adanya tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan pengalamannya saat menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI, ia melihat persoalan transisi energi kerap berbenturan dengan kepentingan sektor energi konvensional.
“Saya tahu juga penyakitnya PLN. Dari dulu, waktu saya di Badan Anggaran DPR, selalu ada konflik kepentingan dengan penggunaan batu bara. Karena itu PLN harus jelas arahnya, jangan maju mundur. Berikan kesempatan kepada daerah seluas-luasnya untuk memanfaatkan energi surya agar percepatannya bisa terwujud,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen daerah, Koster memastikan Pemerintah Provinsi Bali akan mulai mengintensifkan kampanye penggunaan energi bersih dan transportasi listrik berbasis baterai mulai Agustus 2026.
“Saya jujur saja, mulai tahun ini kita akan gencar mengampanyekan penggunaan energi bersih dan transportasi listrik berbasis baterai. Mulai Agustus ini kita lakukan percepatan,” katanya.
Ia juga meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Institute for Essential Services Reform (IESR), agar pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat dalam pengembangan energi bersih diberikan keleluasaan untuk bergerak lebih cepat.
“Tolong juga didorong supaya daerah yang ingin melompat lebih cepat diberi kesempatan. Semua ini untuk kepentingan masyarakat. Justru menguntungkan negara, bukan sebaliknya. Tidak ada alasan lagi untuk maju mundur. Pemerintah harus memberikan ruang kepada daerah yang punya inisiatif seperti ini,” ujarnya.
Koster menegaskan, Bali memiliki kepentingan besar dalam mempercepat penggunaan energi bersih karena berkaitan langsung dengan kelestarian lingkungan dan masa depan sektor pariwisata.
“Saya ingin Bali ini bersih. Kalau Bali mampu menerapkan energi bersih dengan baik, ekosistem alamnya akan tetap terjaga. Masyarakat menjadi lebih sehat, wisatawan akan semakin menyukai Bali, citra pariwisata Bali akan meningkat, sehingga pariwisata kita menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan. Ini kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Bahkan, ia mengaku ingin mempercepat implementasi program tersebut tanpa menunggu terlalu lama karena dukungan dari pelaku usaha sudah mulai terbentuk.
“Saya ingin tancap gas, gas pol sebenarnya, karena masyarakat sudah siap. Jangan sampai ada hambatan-hambatan lain. Hotel-hotel sudah saya kumpulkan untuk memasang PLTS Atap, begitu juga pusat-pusat perbelanjaan dan seluruh fasilitas umum,” ungkapnya.
Koster menegaskan bahwa berbagai pembahasan mengenai energi bersih tidak boleh berhenti pada forum diskusi atau seminar semata. Yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi nyata di lapangan.
“Ini harus kita lakukan secara nyata supaya tidak hanya summit terus, tidak hanya seminar terus. Yang dibutuhkan sekarang adalah kebutuhan riil dan implementasi nyata,” ujarnya.
Meski demikian, Koster mengakui percepatan pemanfaatan PLTS Atap di Bali tidak bisa dilakukan sendiri karena sejumlah kebijakan masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, termasuk regulasi dan kebijakan ketenagalistrikan.
“Cuma masalahnya Bali ini tidak bisa sendiri, karena ada kewenangan pemerintah pusat. Kalau saya diberikan kesempatan penuh, saya jalan terus, tancap gas. Saya panggil hotel-hotel untuk segera memasang PLTS Atap. Jangan kuotanya dibatasi hanya sekian, karena kalau begitu akan menyulitkan percepatan implementasi.”
Ia pun meminta dukungan pemerintah pusat dan PT PLN agar kebijakan pengembangan energi surya tidak berubah-ubah sehingga memberikan kepastian bagi daerah maupun pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada energi bersih.
“Saya minta tolong ini diurus, termasuk dengan PLN, supaya kebijakannya jangan maju mundur. Di Bali sudah ada komitmen kuat untuk menggunakan energi bersih, jadi kebijakan di pusat juga harus mendukung agar program ini bisa berjalan terus,” katanya.
Koster juga menilai Bali tidak perlu menunggu contoh dari daerah lain untuk mempercepat adopsi energi surya. Menurutnya, penggunaan PLTS Atap merupakan kebutuhan daerah yang harus segera diwujudkan demi kepentingan masyarakat.
“Contohnya sudah banyak. Di China juga sudah diterapkan di mana-mana. Bahkan tanpa contoh pun kita harus jalan, karena ini merupakan kebutuhan kita sendiri. Tidak perlu mencari contoh jauh-jauh, karena ini juga menjadi kebutuhan masyarakat kita sendiri,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar Indonesia Solar Summit tidak berhenti sebagai ajang seremonial. Menurutnya, forum tersebut harus menghasilkan langkah konkret yang dapat diukur melalui target dan capaian yang jelas.
“Kalau ini tidak jadi-jadi, nanti kita juga yang malu. Karena itu saya sangat mendukung penyelenggaraan summit ini, tetapi jangan berhenti di summit saja. Harus progresif, sehingga apa yang diniatkan dalam Indonesia Solar Summit benar-benar berjalan dengan baik, sukses, dan memiliki target yang jelas,” ujarnya.
Koster berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, PLN, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, komunitas hingga masyarakat, dapat bersama-sama mendukung percepatan transisi energi bersih di Bali.
“Karena itu saya mohon dukungan dari semua pihak agar apa yang kami rancang di Bali ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan kondusif,” pungkasnya.
Menurut Koster, penggunaan energi bersih merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi masyarakat dan sektor pariwisata Bali.
Pemanfaatan PLTS Atap diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, menekan emisi karbon, serta memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata hijau berkelas dunia. (kbs)