Foto: Dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Bali dianugerahi penghargaan sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Bali dianugerahi penghargaan sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi. Penghargaan tersebut diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali, pada acara penganugerahan di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12).
Capaian ini menegaskan kemampuan Pemprov Bali menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika nasional dan global, sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam melindungi daya beli serta kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kemendagri menyerahkan 57 penghargaan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia—19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota. Selain Pemprov Bali, sejumlah daerah di Bali juga masuk jajaran penerima penghargaan. Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Badung mendapat apresiasi untuk kategori Pelayanan Publik – Peningkatan Akses Layanan Pendidikan. Kabupaten Gianyar menjadi salah satu daerah paling menonjol dengan tiga penghargaan untuk layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan seremoni semata, melainkan bentuk pengakuan atas komitmen dan kinerja nyata pemerintah daerah. “Ini menjadi dorongan agar pemerintah daerah terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” ujarnya.
Penilaian dilakukan melalui dua jalur utama: tata kelola pemerintahan dan percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Indikator evaluasi mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kerja sama daerah dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB. Sektor strategis—mulai dari pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi hingga pemerataan kesejahteraan—juga menjadi titik ukur.
Untuk menjaga keadilan, daerah dinilai berdasarkan kapasitas fiskalnya: rendah, sedang, dan tinggi. Seluruh data dianalisis lintas kementerian/lembaga dan dikurasi oleh Tempo Media Group guna memastikan objektivitas.
Kemendagri juga mengumumkan rencana pemberian insentif fiskal tambahan bagi daerah berprestasi mulai 2026 sebagai bentuk apresiasi nyata atas peningkatan kinerja.
Raihan Pemprov Bali bersama sejumlah pemerintah daerah di Bali pada 2025 menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, mempercepat inovasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berdampak bagi masyarakat Bali. (kbs)