Foto: Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Surja Manuaba.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan publik terkait pembatasan akses awak media dalam rapat penanganan sampah di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha.
Melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Surja Manuaba, klarifikasi disampaikan bahwa rapat tersebut sejatinya merupakan forum internal yang bersifat koordinatif lintas lembaga.
Rapat yang digelar Jumat (17/4/2026) itu mempertemukan Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Lingkungan Hidup, Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, hingga unsur Forkopimda. Fokusnya adalah menyatukan persepsi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam penanganan sampah di Bali.
“Forum ini bersifat teknis dan membutuhkan suasana kondusif agar diskusi bisa berjalan mendalam. Karena itu, akses peliputan pada sesi tertentu dibatasi,” jelasnya.
Ia mengakui, kebijakan tersebut mungkin memicu tanda tanya di kalangan media. Namun, pembatasan dilakukan semata untuk menjaga fokus pembahasan agar tetap substansial dan efektif. Pemerintah pun menyampaikan permohonan maaf jika situasi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan.
Di sisi lain, Pemprov Bali menegaskan komitmennya terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Media, disebutnya, tetap menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
“Kami tetap membuka ruang bagi rekan-rekan media untuk memperoleh informasi. Rencananya, wawancara dilakukan setelah rapat selesai,” ujarnya.
Namun dinamika di lapangan berkata lain. Usai rapat, rombongan Kementerian Lingkungan Hidup bersama kepala daerah dan Forkopimda langsung bergerak menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, melanjutkan agenda peninjauan lapangan.
Perubahan jadwal yang cukup padat membuat sesi wawancara di Jayasabha tidak sempat terlaksana. Meski demikian, pemerintah mengklaim telah memfasilitasi awak media untuk tetap melakukan peliputan dan wawancara di lokasi berikutnya.
“Kami berharap kesempatan tersebut tetap memberikan gambaran yang utuh mengenai langkah-langkah penanganan sampah di Bali,” tambahnya.
Di tengah dinamika ini, Pemprov Bali menegaskan akan terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk media. Tujuannya satu: memastikan informasi yang sampai ke publik tetap utuh, akurat, dan transparan. (kbs)