Foto : Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, IGA Ngurah Raini,
dan Kepala Bappeda Kota Denpasar I Wayan Putra Sarjana dalam kesempatan menerima dua penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Hotel JW Marriott Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Yogyakarta, KabarBaliSatu
Kota Denpasar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional. Upaya konsisten pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbuah manis setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganugerahkan dua penghargaan sekaligus dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Regional Jawa–Bali.
Acara tersebut digelar di JW Marriott Hotel Yogyakarta, Kamis (4/6/2026), dan menjadi panggung apresiasi bagi daerah-daerah dengan kinerja terbaik dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Dalam ajang ini, Denpasar berhasil meraih Terbaik I Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, serta Terbaik III Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran untuk kategori kota se-Jawa dan Bali.
Penghargaan Terbaik I diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait kepada Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Sementara penghargaan Terbaik III diserahkan oleh Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Wali Kota Jaya Negara hadir bersama jajaran Pemkot Denpasar, di antaranya Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Kepala BPKAD Ni Putu Kusumawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi IGA Ngurah Raini, serta Kepala Bappeda I Wayan Putra Sarjana. Sejumlah pejabat pusat dan daerah turut menghadiri acara tersebut, termasuk pimpinan DPR RI, wakil menteri, para gubernur se-Jawa–Bali, serta unsur Forkopimda.
Penilaian Ketat Berbasis Data BPS
Kemendagri menegaskan bahwa penghargaan ini diberikan melalui proses penilaian komprehensif berbasis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Fokus utama penilaian meliputi efektivitas program, capaian terukur, serta inovasi daerah dalam menjawab persoalan strategis seperti kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
Untuk kategori kemiskinan dan stunting, indikator penilaian mencakup integrasi program lintas sektor, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta inovasi kebijakan yang berkelanjutan. Sementara pada kategori ketenagakerjaan, aspek yang dinilai meliputi perencanaan program, dukungan anggaran, hingga keberhasilan nyata dalam menurunkan angka pengangguran.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa ajang ini dirancang untuk membangun kompetisi sehat antar daerah sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintahan berbasis data.
“Seluruh penilaian menggunakan data terbuka dan terukur dari BPS. Kami ingin memastikan penghargaan ini benar-benar mencerminkan kinerja di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi daerah berprestasi, yakni Rp3 miliar untuk terbaik I, Rp2 miliar untuk terbaik II, dan Rp1 miliar untuk terbaik III.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Ini adalah buah dari kolaborasi dan gotong royong semua pihak. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan program bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di Denpasar dilakukan melalui pendekatan lintas sektor. Di bidang kesehatan, pemerintah memperkuat layanan ibu dan anak, intervensi gizi, serta edukasi keluarga.
Sementara di sektor ekonomi, berbagai program pemberdayaan masyarakat terus digencarkan, mulai dari penguatan usaha mikro kecil, pelatihan kerja, hingga pengembangan sektor ekonomi lokal seperti pertanian dan perikanan.
Untuk menekan angka pengangguran, Pemkot Denpasar juga memperluas akses pelatihan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta memperkuat kemitraan dengan dunia usaha.
“Keberhasilan ini bukan milik pemerintah semata, tetapi hasil kerja bersama masyarakat Denpasar. Kolaborasi akan terus kami perkuat untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” tutupnya. (kbs)