Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster.
Gianyar, KabarBaliSatu
Sektor pariwisata Bali mencatatkan tren pemulihan positif sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data akumulatif hingga 30 September 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali tercatat telah menembus 5,2 juta orang, dengan tingkat kedatangan harian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai berada pada posisi stabil di angka 20.000 hingga 24.000 orang per hari.
Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa geliat pariwisata yang pulih pasca-gangguan dinamika geopolitik global di awal tahun ini turut mendongkrak tingkat okupansi hotel hingga rata-rata 70–80 persen, bahkan menembus di atas 90 persen untuk kawasan Nusa Dua. Kondisi ini secara langsung mendorong capaian realisasi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) se-Bali hingga menyentuh angka 4,6 triliun rupiah, di mana Kabupaten Badung menyumbang porsi terbesar hingga lebih dari 70 persen.
Kendati kinerja ekonomi pariwisata menunjukkan angka signifikan, Gubernur Koster secara khusus mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Badung agar tidak terlena dan tetap fokus pada perbaikan serta kesiapan infrastruktur dasar di tingkat tapak.
“Warga ngantri air bersih itu berita buruk, apalagi terjadi di wilayah dengan PAD tertinggi di Bali. Pak Bupati harus keluarkan jurus. Petakan dari sekarang, sebelum masyarakat kekurangan air, kasih air duluan. Jangan sampai warga antri,” tegas Gubernur Koster dalam arahannya di Wantilan Pura Dang Khayangan Er Jeruk, Gianyar, Sabtu (10/10/2026).
Arahan tersebut disampaikan guna mengantisipasi dampak musim kemarau panjang dan perubahan iklim yang mulai mengancam ketersediaan air bersih, khususnya di kawasan Kuta Selatan. Menurut Koster, kesiapan dan respons cepat dari pemerintah daerah sangat krusial agar isu infrastruktur dasar tidak menjadi bola liar yang merusak citra pariwisata Bali di tingkat nasional maupun internasional.
Selain penanganan air bersih, Gubernur Koster mendorong integrasi seluruh pemangku kepentingan di Badung dan kabupaten/kota lainnya untuk mendukung skema kawasan rendah emisi (Kerthi Bhumi Satwika). Langkah ini dinilai mutlak dilakukan agar pertumbuhan ekonomi pariwisata berjalan seimbang dengan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat setempat. (kbs)