Foto: Ketua Pansus TRAP yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali sekaligus Anggota Komisi I DPRD Bali, I Made Supartha, apresiasi langkah cepat Gubernur Koster tangani bencana banjir.
Denpasar, KabarBaliSatu
Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Bali Wayan Koster atas respon cepatnya dalam menangani banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Ketua Pansus TRAP yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali sekaligus Anggota Komisi I DPRD Bali, I Made Supartha, S.H., M.H., menilai langkah sigap Gubernur Koster bersama pemerintah kabupaten/kota menunjukkan kepemimpinan yang responsif, tanggap, dan berpihak pada rakyat.
“Keseriusan pemerintah hadir di tengah masyarakat saat bencana menunjukkan kepemimpinan yang responsif. Inilah bentuk nyata bahwa rakyat tidak sendirian menghadapi musibah,” tegas Made Supartha di Denpasar, Sabtu (13/9/2025).
Supartha memuji gerak cepat Gubernur Koster—mulai dari peninjauan lapangan, pendampingan proses penyedotan air di Pasar Badung, hingga koordinasi lintas daerah dengan mengerahkan pompa besar dan bantuan BPBD Jawa Timur—sebagai bukti kepemimpinan yang tidak hanya memberi instruksi dari balik meja, tetapi turun langsung memastikan masyarakat tertangani. “Pak Gubernur tidak hanya memberi perintah, tapi benar-benar hadir di lapangan. Ini yang memberi rasa aman dan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah bekerja,” ujarnya.
Jumat malam (12/9/2025), Gubernur Koster bahkan kembali turun langsung mendampingi proses penyedotan air di basement Pasar Badung. Dua Mobile Flood Pump BWS Bali-Penida, pompa tambahan, hingga armada bantuan dari BPBD Jawa Timur dikerahkan untuk mempercepat penanganan. Sabtu pagi, pembersihan dilanjutkan di Pasar Kumbasari agar pedagang bisa segera kembali beraktivitas.
Supartha juga menyoroti pentingnya langkah jangka panjang. Menurutnya, banjir besar ini menjadi peringatan agar seluruh pihak lebih disiplin dalam menata ruang dan mengendalikan perizinan. “Bencana ini tidak hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga cerminan bagaimana tata ruang kita harus dibenahi. Penataan ruang yang baik dan perizinan yang ketat akan menjadi benteng pertama pencegahan bencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pansus TRAP DPRD Bali siap memperkuat koordinasi bersama eksekutif untuk memastikan kebijakan tata ruang dan perizinan lebih ketat, terutama di kawasan padat penduduk dan pusat perdagangan. “Sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD harus terus dijaga. Kita tidak bisa hanya bergerak saat darurat, tapi juga membangun sistem pencegahan jangka panjang agar kejadian serupa bisa diminimalkan,” pungkas Supartha. (kbs)