Foto: Ilustrasi Pemprov Bali menyiapkan perubahan status bagi 458 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebagai upaya meningkatkan kepastian status kepegawaian guru di Bali.
Denpasar, KabarBaliSatu
Kabar baik bagi ratusan tenaga pendidik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Sebanyak 458 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang bertugas di SMA, SMK, dan SLB berpeluang mendapatkan peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027.
Perubahan status kepegawaian tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebijakan pemerintah pusat dalam penataan aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, mengatakan kebijakan ini menjadi peluang bagi ratusan guru yang selama ini masih berstatus PPPK Paruh Waktu untuk memperoleh kepastian status kepegawaian yang lebih baik.
Pemprov Bali, kata dia, mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut sebagai bagian dari upaya penataan tenaga pendidik di lingkungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
“Pemprov Bali mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut,” ujar Wesnawa Punia, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan ini membuka kesempatan bagi guru PPPK Paruh Waktu yang bertugas di SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemprov Bali untuk beralih menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Dengan adanya kebijakan ini, ratusan guru PPPK Paruh Waktu di Bali di jenjang SMA/SMK/SLB memiliki peluang untuk mendapatkan status kepegawaian sebagai PPPK Penuh Waktu,” katanya.
Berdasarkan data Disdikpora Bali, saat ini terdapat 8.047 tenaga pendidik di lingkungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Jumlah tersebut terdiri atas 3.483 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4.106 guru PPPK Penuh Waktu, serta 458 guru PPPK Paruh Waktu.
Proses peralihan status bagi 458 guru tersebut direncanakan mulai 1 Januari 2027. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Selain membuka peluang peningkatan status bagi guru PPPK Paruh Waktu, Pemprov Bali juga mendukung kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan kepada PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kesempatan tersebut direncanakan dibuka pada 2027. Meski demikian, PPPK Penuh Waktu yang berminat tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan kebijakan tersebut, terdapat dua peluang pengembangan status kepegawaian bagi tenaga pendidik di lingkungan Pemprov Bali. Guru PPPK Paruh Waktu berkesempatan meningkatkan status menjadi PPPK Penuh Waktu, sementara guru yang telah berstatus PPPK Penuh Waktu memiliki peluang mengikuti seleksi CPNS.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung penataan tenaga pendidik sekaligus memberikan kesempatan pengembangan karier bagi guru yang bertugas di lingkungan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Bali. (kbs)