Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster saat menerima kunjungan anggota DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi dan I Wayan Sudirta, di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (12/4/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Gubernur Bali, Wayan Koster, menilai langkah ini krusial untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang aman dan nyaman.
Penegasan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan anggota DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi dan I Wayan Sudirta, di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (12/4/2026).
Koster mendorong penguatan sistem pencegahan berbasis desa adat melalui penyusunan pararem anti narkoba. Menurutnya, pendekatan ini menjadi benteng sosial paling efektif karena berakar langsung pada kearifan lokal dan kehidupan masyarakat.
“Desa adat harus menjadi garda terdepan. Dari sana kita bisa membangun deteksi dini dan pencegahan yang kuat,” tegasnya.
Ia menekankan, penanganan narkoba tidak bisa berjalan parsial. Sinergi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, hingga masyarakat adat—menjadi kunci untuk melindungi generasi muda sekaligus menjaga daya saing Bali di tingkat global.
Selain penegakan hukum, Koster juga menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitasi bagi pengguna sebagai bagian dari solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Sementara itu, Aboe Bakar Al-Habsyi mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren peningkatan kasus narkoba di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Bali, sebagai destinasi wisata internasional, rentan menjadi pintu masuk peredaran narkotika.
Menurutnya, persoalan narkoba tidak hanya sebatas isu hukum, tetapi juga ancaman serius bagi masa depan bangsa. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BNN, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Penegakan hukum harus tegas, tetapi kolaborasi semua pihak jauh lebih menentukan keberhasilan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Kepala BNN Provinsi Bali, Budi Sajidin. Ia mendorong pembentukan pusat rehabilitasi terpadu milik daerah, penguatan tim lintas instansi, serta penerapan pendekatan dekriminalisasi bagi penyalahguna murni melalui mekanisme asesmen terpadu.
Selain itu, ia juga mendukung penyusunan pararem khusus anti narkoba di seluruh desa adat di Bali. Menurutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal terbukti efektif dalam membangun kesadaran kolektif dan melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.
Dengan langkah ini, Bali tidak hanya memperkuat sistem pengawasan, tetapi juga membangun pertahanan sosial dari akar rumput—sebuah strategi yang diharapkan mampu menjaga masa depan Pulau Dewata tetap bersih dari narkoba. (kbs)