Foto: Anggota Komisi I DPRD Bali, I Made Supartha, yang juga merupakan mantan Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali saat menerima penelitian mahasiswa Universitas Udayana (Unud) dan Undiknas.
Denpasar, KabarBaliSatu
Di tengah gemerlap pariwisata dan derasnya arus investasi, Bali menghadapi persoalan yang semakin nyata: ruang hidup masyarakat lokal perlahan terdesak. Tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, sekaligus warisan antargenerasi, kini semakin diburu untuk pembangunan vila dan berbagai akomodasi pariwisata.
Perkembangan investasi yang merambah hingga kawasan permukiman desa mulai memunculkan kekhawatiran. Bukan hanya karena harga tanah yang terus melambung, tetapi juga ancaman alih fungsi lahan yang berpotensi mengubah wajah desa dan menggeser keberadaan masyarakat lokal dari ruang hidupnya sendiri.
Persoalan ini mendapat perhatian Anggota Komisi I DPRD Bali, I Made Supartha, yang juga merupakan mantan Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Ia menilai, penguasaan lahan oleh investor yang semakin meluas harus segera diantisipasi melalui langkah nyata pemerintah daerah bersama desa adat.
Sejumlah kawasan di Kabupaten Badung, seperti Munggu dan Pererenan, menjadi contoh wilayah yang mulai merasakan tekanan investasi. Pembangunan akomodasi pariwisata bahkan semakin mendekati lingkungan permukiman warga.
Menurut Supartha, menjaga ruang hidup masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan regulasi pemerintah. Desa adat harus mengambil peran lebih kuat dengan menyusun perarem sesuai kewenangannya, terutama untuk melindungi kawasan permukiman, lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.
Ia mencontohkan sejumlah desa di wilayah Kediri, Kabupaten Tabanan, yang telah menerapkan aturan adat untuk membatasi penjualan tanah kepada pihak luar. Langkah tersebut menjadi salah satu cara mempertahankan kawasan hijau agar tidak seluruhnya berubah menjadi kawasan pembangunan.
Namun, perlindungan lahan tidak bisa hanya dilakukan dengan membatasi transaksi tanah. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat, khususnya petani, memiliki kehidupan ekonomi yang layak. Sebab, tanpa dukungan dan insentif yang memadai, masyarakat bisa saja terdorong menjual tanah pertanian karena desakan kebutuhan hidup.
“Peran desa sangat penting. Jangan sampai orang membeli tanah kemudian masuk sampai ke dalam desa. Kalau dibiarkan, kawasan permukiman bisa habis. Harga tanah juga semakin mahal dan masyarakat lokal semakin sulit memiliki tempat tinggal,” ujarnya saat menerima penelitian mahasiswa Universitas Udayana (Unud) dan Undiknas terkait tata ruang, aset, dan perizinan di Bali, di Ruang Bapemperda Kantor DPRD Bali, Selasa (17/11/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali tersebut juga mengingatkan bahwa regulasi perlindungan lahan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan tidak akan berarti banyak tanpa pengawasan yang konsisten.
Ia masih menemukan indikasi pembangunan di atas lahan persawahan, termasuk di kawasan Jatiluwih. Kondisi tersebut perlu ditelusuri secara serius, terutama menyangkut kesesuaian tata ruang dan kelengkapan perizinan bangunan.
“Perdanya sudah bagus, tetapi kalau pengawasannya kurang oleh Satpol PP dan dinas terkait, sama saja bohong. Di lapangan masih banyak orang membangun di tanah yang masih basah atau tanah sawah. Ini harus dicek, apakah izinnya ada atau tidak,” tegasnya.
Supartha turut menyoroti pelaksanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, integrasi perizinan secara nasional tidak boleh membuat pemerintah daerah kehilangan peran dalam mengawasi kegiatan pembangunan di wilayahnya.
Pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya aturan, melainkan keberanian, integritas, dan konsistensi aparat dalam menegakkannya.
Pengawasan, katanya, tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif atau sebatas mengeluarkan rekomendasi. Setiap kegiatan pembangunan harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah perlindungan kawasan pesisir. Supartha mengingatkan agar pemanfaatan tanah negara dan ruang pesisir tidak menghilangkan hak masyarakat lokal, terutama nelayan, untuk mengakses pantai dan menjalankan aktivitas kehidupannya.
Jangan sampai pembangunan yang membawa keuntungan ekonomi bagi investor justru menutup akses masyarakat terhadap laut, termasuk tempat menambatkan perahu dan kawasan yang selama ini menjadi ruang aktivitas nelayan.
Ia juga kembali menyinggung persoalan sertifikat tanah di kawasan pesisir yang pernah menjadi perhatian Pansus TRAP DPRD Bali. Dalam pembahasan sebelumnya, pihaknya menemukan persoalan penerbitan ratusan sertifikat yang dinilai perlu ditelusuri kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.
Menurutnya, penataan kawasan pesisir harus mengedepankan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap akses publik. Kawasan pantai tidak boleh hanya dipandang sebagai ruang ekonomi dan investasi, tetapi juga bagian dari ruang hidup masyarakat yang harus dijaga bersama.
Supartha menjelaskan, pembentukan Pansus TRAP DPRD Bali sebelumnya berangkat dari banyaknya pengaduan masyarakat mengenai aktivitas pembangunan yang diduga bermasalah, terutama di kawasan pesisir. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung.
Di kawasan tersebut, pihaknya menemukan sejumlah bangunan berupa homestay, restoran, dan vila yang diduga berdiri di atas lahan tanah negara. Selain persoalan pemanfaatan lahan, terdapat pula indikasi pelanggaran kewajiban pajak serta pembangunan di kawasan yang memiliki kerawanan bencana.
“Setelah pandemi, kegiatan pariwisata dan ekonomi mulai bergerak kembali. Pembangunan semakin banyak di berbagai wilayah, termasuk kawasan pesisir, persawahan, hingga daerah rawan bencana. Pada waktu itu Pansus mulai dibentuk karena ada laporan masyarakat terkait kegiatan pembangunan di wilayah pesisir Pecatu, khususnya Pantai Bingin,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pengawasan tata ruang, aset, dan perizinan bukan pekerjaan yang dapat diserahkan kepada DPRD atau Pansus semata. Dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa adat, aparat penegak aturan, dan masyarakat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal.
Di tengah derasnya investasi, Bali membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap kehidupan masyarakatnya. Pembangunan pariwisata seharusnya tidak membuat warga lokal kehilangan tanah, petani kehilangan sawah, ataupun nelayan kehilangan akses menuju laut.
Supartha pun mengapresiasi penelitian mahasiswa Universitas Udayana dan Undiknas yang mengangkat persoalan tata ruang, aset, dan perizinan di Bali. Menurutnya, kajian akademis memiliki peran penting untuk memperluas pemahaman generasi muda sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Ia berharap penelitian tersebut tidak berhenti sebagai dokumen akademis, tetapi mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan ruang hidup masyarakat Bali.
Sebab, di balik setiap hamparan sawah, pekarangan rumah, dan bentang pesisir, terdapat kehidupan masyarakat yang telah tumbuh selama bergenerasi. Kemajuan Bali semestinya tidak diukur hanya dari banyaknya vila, hotel, atau nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuannya menjaga agar masyarakat lokal tetap memiliki tempat untuk tinggal, bekerja, dan mewariskan kehidupannya kepada anak cucu. (kbs)

