Foto: Suasana usai acara pelantikan pengurus DPD dan DPC se-Bali sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Harris Hotel & Conventions Denpasar, Minggu, 2 Agustus 2026.
Denpasar, KabarBaliSatu
DPP Partai Hanura bersama DPD Partai Hanura Provinsi Bali secara resmi mengibarkan semangat “Hanura Reborn” sebagai pijakan utama menyongsong Pemilu 2029. Dengan modal perolehan 525 kursi DPRD di seluruh Indonesia, menjadikannya partai non-parlemen dengan kursi terbanyak kedua setelah PPP, Hanura optimistis memiliki energi dan struktur yang solid untuk bangkit kembali.
Semangat tersebut menggema saat Partai Hanura Bali melaksanakan acara pelantikan pengurus DPD dan DPC se-Bali sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Harris Hotel & Conventions Denpasar, Minggu, 2 Agustus 2026.
Agenda ini juga menjadi momentum konsolidasi internal penguatan mesin partai dari tingkat provinsi hingga kecamatan.Turut hadir Gubernur Bali Wayan Koster Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, jajaran KPU Provinsi Bali, pengurus DPP Partai Hanura serta perwakilan sejumlah partai politik.
Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Gede Wirajaya Wisna, menegaskan fokus utama kepengurusan baru DPD dan DPC Bali saat ini adalah melakukan penataan struktur hingga ke tingkat ranting desa guna menghadapi verifikasi administrasi dan faktual KPU.
Target utama dari gerakan Hanura Reborn di Bali adalah merebut kembali (rebound) kursi-kursi legislatif yang sempat hilang pada pemilu sebelumnya. DPD Hanura Bali mematok target konkret sebanyak 36 kursi DPRD kabupaten/kota/provinsi se-Bali serta 1 kursi untuk DPR RI.
“Kita ingin kembalikan kursi-kursi yang hilang. Untuk Pemilu 2029, target kita se-Bali adalah 36 kursi plus satu kursi DPR RI. Momentum pelantikan dan Rakerda ini menjadi penyemangat awal untuk segera menyusun program kerja yang menyerap aspirasi rakyat,” kata Wirajaya Wisna.
Ia menyoroti potensi besar pemilih Milenial dan Generasi Z yang mendominasi demografi sebesar 60 hingga 70 persen. Partai Hanura Bali berkomitmen tidak hanya mengajak anak muda berorganisasi, tetapi juga memberikan stimulus nyata di bidang kewirausahaan dan UMKM hingga ke tingkat desa.
Bentuk kepercayaan Hanura terhadap generasi muda dibuktikan dengan penetapan pimpinan DPC Hanura Kabupaten Klungkung yang baru, Darahyana, seorang pemuda berusia 20-an tahun yang juga berlatar belakang keluarga politisi.
“Generasi Z itu sangat progresif dengan pemikiran yang sering kali satu-dua langkah di depan. Kita kenalkan Partai Hanura dan kita berikan stimulus program kerja yang selaras dengan mereka, termasuk memfasilitasi keberanian mereka terjun ke dunia usaha maupun politik praktis,” pungkas Wiranaya Wisna.
Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menyatakan bahwa konsolidasi menyeluruh tengah dilakukan di seluruh tingkatan. Langkah besar yang disiapkan meliputi pembaharuan Mars partai, warna bendera, hingga perubahan logo resmi partai dari logo lama menjadi logo Singa.
“Menkumham telah memberikan persetujuan perubahan gambar Partai Hanura. Kami akan melakukan peluncuran besar-besaran logo baru bergambar singa untuk Pemilu 2029 mendatang setelah kesehatan Bapak Ketua Umum membaik,” ungkap Rio Capella.
Ia menambahkan, mulai minggu depan seluruh pengurus dari DPD hingga DPC di Bali diwajibkan memasang papan merek partai yang baru. Dalam kesempatan tersebut, DPP Hanura juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster dan Ketua DPRD Bali, serta menegaskan komitmen Hanura untuk terus memberikan sinergi dan dukungan politik konstruktif bagi pembangunan Bali. Bahkan, DPP Hanura secara terbuka mendoakan agar Wayan Koster dapat melenggang ke kabinet menteri pada Pemilu 2029 mendatang.
“Bali adalah cermin muka Indonesia di mata dunia dan wajah peradaban bangsa. Oleh karena itu, merawat dan menjaga Bali adalah kewajiban Partai Hanura. Kami titipkan Hanura Bali agar bermanfaat dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah,” imbuh Rio Capella.
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menekankan bahwa pelantikan pengurus partai bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, jabatan politik adalah tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional—bukan simbol kehormatan.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi awal dari tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional kepada masyarakat. Jabatan dalam organisasi politik bukan simbol kehormatan, melainkan amanah untuk bekerja. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada rakyat,” ujar Koster. (kbs)