Foto: Gubernur Koster mengikuti Rapat Koordinasi Kementerian PKP terkait Progres Program APBN dan Non-APBN secara virtual pada Rabu (30/9) malam.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memacu percepatan program bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam sisa waktu sekitar tiga bulan pada 2026, pemangku kepentingan dituntut mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan guna mengejar target bedah rumah sebanyak 4.184 unit di Pulau Dewata.
Langkah percepatan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Progres Program APBN dan Non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali yang diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Rabu (30/9) malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, mengungkapkan bahwa alokasi bantuan perumahan di Bali melonjak drastis dari 31 unit pada 2025 menjadi 4.184 unit pada 2026. Dari target tahun ini, sebanyak 387 unit telah selesai dibangun 100 persen, namun realisasi penerbitan SK penerima bantuan baru mencakup 1.410 unit.
Melihat kondisi tersebut, Lilik menekankan krusialnya efisiensi waktu agar seluruh target dapat rampung sebelum penutupan tahun anggaran. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Bali, khususnya penerbitan surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali untuk mengawal kelancaran program.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat koordinasi tersebut.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat percepatan program bedah rumah di wilayahnya. Koster menilai intervensi sektor perumahan ini menjadi solusi krusial dalam mengatasi persoalan hunian layak bagi warga miskin di Bali.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” tegas Koster, seraya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas keberlanjutan alokasi program tersebut.
Selain skema bedah rumah, pemerintah juga memperkuat penyediaan hunian vertical melalui pembangunan satu tower Rumah Susun (Rusun) tipe 36 sebanyak 60 unit di Denpasar. Rusun ini diprioritaskan untuk menampung warga berpenghasilan rendah dan kelompok pekerja seni.
Di luar pendanaan APBN, Kementerian PKP turut mendorong skema pembiayaan perumahan non-APBN. Bali mencatatkan target 1.114 unit untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi sepanjang tahun 2026.
Sementara pada sektor Kredit Program Perumahan (KPP)—pembiayaan bersubsidi pemerintah untuk kepemilikan maupun renovasi rumah—Bali mencatatkan kinerja penyerapan yang sangat tinggi, yakni mencapai 99,9 persen dengan total penyaluran senilai Rp1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi atas capaian penyerapan KUR Perumahan di Bali yang menempatkan wilayah ini di posisi teratas nasional, di mana Bank BPD Bali menduduki peringkat kedua secara nasional dalam penyaluran pembiayaan tersebut. Maruarar menyebut tingginya minat masyarakat tidak lepas dari kepastian suku bunga KUR Perumahan yang dikunci sebesar 5 persen sejak awal hingga tenor berakhir.
Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur Koster menambahkan bahwa tren positif Bali tidak hanya terbatas pada KUR Perumahan, melainkan juga tercermin pada penyaluran KUR di berbagai sektor produktif lainnya.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda serta Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati. (kbs)