Foto: Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung Adi Arnawa, Bupati Gianyar Agus Mahayastra dan Walikota Denpasar Jaya Negara saat menandatangani perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendukung Proyek Strategis Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Bertempat di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4/2026), sebuah kesepakatan strategis diteken sebagai simbol kuat sinergi lintas daerah demi masa depan Pulau Dewata yang lebih merata.
Kesepakatan tersebut melibatkan Pemprov Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam perubahan perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendukung Proyek Strategis Provinsi Bali.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wayan Koster, I Wayan Adi Arnawa, I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta I Made Agus Mahayastra.
Langkah ini menjadi penegas bahwa Bali memilih bergerak sebagai satu kesatuan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Di tengah tantangan global dan dinamika pariwisata, semangat gotong royong menjadi fondasi utama pembangunan.
Program ini lahir dari kesadaran kolektif daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi—khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR)—untuk berbagi dan mendorong pembangunan di wilayah lain melalui skema BKK. Sebuah pendekatan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keadilan antarwilayah.
Gubernur Koster menegaskan bahwa proyek strategis ini dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 2028–2029.
Sejumlah proyek prioritas pun disiapkan. Di antaranya pembangunan Jalan Gatot Subroto Barat–Canggu untuk mengurai kemacetan kawasan wisata, serta pengembangan koridor Jalan Sunset Road–Mahendradatta dan underpass Tohpati sebagai simpul vital lalu lintas Denpasar.
Tak kalah penting, pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja–Mengwitani menjadi kunci membuka akses Bali Utara yang selama ini tertinggal. Proyek ini diperkuat dengan pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida guna mengakselerasi potensi pariwisata kepulauan.
Di sektor konektivitas lainnya, pembangunan Jalan Kusamba–Padangbai serta jalur penghubung Pura Ulun Danu Batur menuju Pura Agung Besakih menjadi simbol integrasi jalur ekonomi dan spiritual Bali—menghubungkan mobilitas fisik dengan nilai budaya sekala dan niskala.
Sementara itu, pengembangan pelabuhan terpadu seperti Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba diproyeksikan menjadi tulang punggung baru logistik dan pariwisata bahari, sekaligus mengurangi beban kawasan selatan.
Tak hanya infrastruktur, proyek strategis ini juga menyasar sektor budaya dan ketahanan pangan. Restorasi kawasan suci Besakih hingga pembangunan pusat pengolahan gabah dan pabrik pakan ternak di Tabanan menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan pembangunan Bali.
Dalam perjalanannya, jumlah proyek strategis mengalami penyesuaian. Empat proyek diambil alih pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, Pemprov Bali justru menambah enam proyek baru, sehingga total kini mencapai 22 proyek yang akan dikerjakan bertahap.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik Bali—ketimpangan pembangunan, kemacetan, hingga minimnya infrastruktur di wilayah utara, timur, dan barat.
Lebih dari sekadar proyek fisik, kesepakatan ini menjadi simbol harapan baru. Bali tengah menata ulang arah pembangunannya, memastikan kemajuan tidak hanya terkonsentrasi di selatan, tetapi dirasakan hingga ke pelosok desa.
Dengan fondasi kebersamaan yang semakin kuat, Bali kini melangkah menuju masa depan yang lebih seimbang—di mana pembangunan bukan hanya cepat, tetapi juga adil dan menyeluruh. (kbs)