Foto: Gubernur Bali Wayan Koster menerima penghargaan “Kontribusi Aktif dalam Mendukung Pelaksanaan SPI Pendidikan Tahun 2026” dalam acara Launching Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Jakarta, KabarBaliSatu
Deretan apresiasi di tingkat nasional kembali bertambah bagi Gubernur Bali Wayan Koster. Kali ini, penghargaan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan komitmennya terhadap penguatan integritas pendidikan di Bali.
Gubernur Koster menerima penghargaan “Kontribusi Aktif dalam Mendukung Pelaksanaan SPI Pendidikan Tahun 2026” dalam acara Launching Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan tersebut menambah catatan apresiasi nasional yang diterima Gubernur Koster selama menjalankan pemerintahan di Bali. Kali ini, pengakuan diberikan dalam bidang yang menyentuh salah satu fondasi penting pemberantasan korupsi, yakni pendidikan.
Bagi Koster, pendidikan antikorupsi bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang memiliki karakter jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.
Koster menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari upaya membangun budaya integritas di Pulau Dewata Bali.
“Pendidikan antikorupsi harus terus kita dukung dan perkuat. Nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini, sehingga menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Koster.
Menurutnya, perjuangan membangun pemerintahan yang bersih juga tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak bangku sekolah diharapkan tumbuh menjadi karakter ketika seseorang memasuki dunia kerja, pelayanan publik, maupun pemerintahan.
“Kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus dimulai dari membangun karakter dan budaya antikorupsi,” tegasnya.
Komitmen tersebut sejalan dengan pelaksanaan SPI Pendidikan yang dilakukan KPK secara berkala untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (PAK), sekaligus memetakan kondisi dan perkembangan integritas pendidikan di Indonesia.
Hasil SPI Pendidikan berupa Indeks Integritas Pendidikan menjadi salah satu dasar dalam merumuskan upaya perbaikan integritas pendidikan secara berkelanjutan. Survei tersebut juga memberikan gambaran mengenai praktik serta berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan pendidikan.
Bagi KPK, dukungan kepala daerah menjadi bagian penting untuk mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SPI Pendidikan. Karena itu, penghargaan kepada Gubernur Koster diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan, komitmen, dan kontribusinya dalam pelaksanaan SPI Pendidikan 2026.
Lebih jauh, hasil SPI Pendidikan diharapkan tidak berhenti sebagai angka atau indeks. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menemukan titik-titik yang masih membutuhkan pembenahan sekaligus memperkuat praktik integritas yang sudah berjalan.
Koster menilai, membangun budaya antikorupsi membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan nilai kejujuran tidak hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan.
“Komitmen ini harus dilakukan secara konsisten. Dari pendidikan kita tanamkan nilai integritas, kemudian nilai itu kita bawa dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dari ruang kelas, pendidikan antikorupsi menanamkan keberanian untuk berkata benar. Dari lingkungan keluarga, nilai itu diperkuat. Dari masyarakat, integritas dijaga. Dan ketika nilai tersebut masuk ke ruang pemerintahan, ia menjadi fondasi bagi pelayanan publik yang bersih dan transparan.
Dalam konteks tersebut, penghargaan KPK memiliki makna lebih luas dari sekadar seremoni. Apresiasi itu menjadi penanda pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas.
Penghargaan tersebut sekaligus menambah deretan prestasi dan apresiasi nasional yang diterima Gubernur Koster. Berbagai pengakuan itu datang dalam bidang yang beragam, sementara penghargaan dari KPK kali ini secara khusus menyoroti dukungan terhadap penguatan integritas pendidikan.
Banjir apresiasi di tingkat nasional tersebut menjadi catatan dalam perjalanan pemerintahan Bali. Namun, bagi Koster, pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya penghargaan. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Pemerintahan yang bersih, menurutnya, harus dibangun dengan konsistensi dan dimulai dari kesadaran bahwa integritas merupakan tanggung jawab bersama.
Sebab, korupsi bukan hanya persoalan hukum ketika sebuah pelanggaran telah terjadi. Lebih jauh, pemberantasan korupsi adalah perjalanan panjang untuk membangun karakter, memperkuat sistem, menutup ruang penyimpangan, dan menumbuhkan budaya kejujuran.
Dari pendidikan itulah perjalanan tersebut dimulai. Dan dari pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas, kepercayaan masyarakat diharapkan terus tumbuh. (kbs)