Foto : Bawaslu Provinsi Bali bertemu dengan Gubernur Bali, Wayan Koster di Rumah Jabatan Gubernur, Gedung Jayasabha, Selasa (6/5/2025).
Denpasar, KabarBaliSatu
Komitmen akuntabilitas anggaran dan demokrasi yang partisipatif menjadi sorotan utama saat Bawaslu Provinsi Bali bertemu dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam audiensi di Rumah Jabatan Gubernur, Gedung Jayasabha, Selasa (6/5/2025).
Dalam pertemuan ini, Bawaslu menyerahkan kembali sisa dana hibah pengawasan Pilkada 2024 sebesar Rp10,9 miliar. Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menyampaikan bahwa dari total dana hibah Rp41 miliar, telah terealisasi sekitar 73,29% atau Rp30,1 miliar. Sisanya dikembalikan sebagai wujud transparansi dan efisiensi.
“Pilkada yang lancar tanpa gugatan ke MK adalah hasil kerja keras kita semua. Ini bentuk tanggung jawab kami atas kepercayaan pemerintah,” ujar Tirta Suguna.
Gubernur Koster menyambut baik langkah Bawaslu tersebut dan menyampaikan apresiasinya atas kinerja pengawasan yang dinilai maksimal. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap program-program penguatan demokrasi ke depan, termasuk pengembangan literasi politik di masyarakat.
Menambahkan agenda strategis, Koordinator SDM dan Pendidikan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menyatakan keinginan untuk mempererat sinergi dengan Kesbangpol melalui forum-forum pendidikan politik.
“Kami berharap bisa terlibat aktif dalam kegiatan Kesbangpol untuk memperluas literasi politik, karena forum strategis seperti ini penting demi demokrasi yang sehat dan inklusif,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketut Ariyani, selaku Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bali, menekankan pentingnya pengawasan partisipatif di kalangan pemilih muda. Bawaslu Bali akan menggandeng Dinas Pendidikan untuk mengedukasi pelajar sejak dini, terutama jelang Pilkada dan Pemilu berikutnya.
“Anak SMP sudah akan mencoblos pertama kali di tahun 2029. Pendidikan demokrasi sejak dini adalah investasi politik jangka panjang bagi Bali,” tegas Ariyani.
Langkah Bawaslu Bali ini mencerminkan wajah baru pengawasan pemilu, transparan, akuntabel, dan berpihak pada penguatan demokrasi dari akar rumput.(kbs)