Foto: Ilustrasi Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Bali, I Nengah Senantara, saat menyampaikan evaluasi terhadap kinerja Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI. Ia meminta Pertamina memperkuat mitigasi serta menyiapkan skenario Plan A dan Plan B guna menjamin kelancaran pasokan dan mencegah terulangnya kelangkaan BBM di Bali.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Bali, Ir. Nengah Senantara, mengapresiasi langkah Direktur Utama (Dirut) Pertamina yang turun langsung menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Namun, apresiasi tersebut disertai sejumlah catatan kritis. Ia meminta Pertamina segera membenahi sistem mitigasi, memperkuat stok, serta menjamin kelancaran distribusi BBM agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Hal tersebut disampaikan Senantara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) beserta subholding, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja operasional dan keuangan Semester I Tahun 2026, evaluasi jaminan pasokan dan distribusi BBM, serta sejumlah agenda lainnya.
Dalam rapat tersebut, Senantara menegaskan bahwa Bali memiliki posisi strategis sebagai barometer Indonesia sekaligus destinasi utama dunia. Karena itu, persoalan kelangkaan BBM yang berulang di Pulau Dewata tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Bali yang merupakan barometernya Indonesia dan dunia, ya, kelangkaan atas BBM terus terjadi,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah Dirut Pertamina yang turun langsung ke Bali untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan BBM. Namun, menurutnya, permintaan maaf saja tidak cukup tanpa diikuti pembenahan konkret terhadap sistem pasokan dan distribusi.
“Saya mengapresiasi langkah Pak Dirut yang turun langsung untuk meminta maaf atas kelangkaan di Bali. Saya tahu, permintaan maaf saja masih belum cukup, tetapi langkah ini membuktikan bahwa Pertamina tahu kalau terjadi kelalaian sehingga terjadinya kelangkaan BBM di Bali,” ujarnya.
Senantara berharap kejadian tersebut menjadi evaluasi serius bagi Pertamina. Terlebih, Bali merupakan ruang tamu Indonesia sekaligus destinasi utama dunia yang membutuhkan jaminan ketersediaan energi untuk mendukung aktivitas masyarakat, pariwisata, dan perekonomian.
Ia juga menyoroti temuan Ombudsman mengenai adanya peningkatan permintaan BBM dari masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut semestinya dapat diantisipasi melalui perencanaan stok yang lebih matang. Jika tren peningkatan konsumsi sudah terdeteksi, Pertamina seharusnya segera menyesuaikan ketersediaan pasokan.
“Menurut temuan Ombudsman ada lonjakan permintaan masyarakat. Ini berarti mitigasinya Pertamina perlu dipertanyakan. Kalau seandainya sudah trennya ada peningkatan permintaan, mestinya stok ditambah dong. Jangan sampai setelah ada persoalan, baru Pertamina buru-buru menyatakan ini dan itu,” kritiknya.
Lebih lanjut, Senantara tidak sepakat dengan penjelasan Pertamina yang berulang kali menyatakan bahwa stok BBM dalam kondisi tersedia. Menurutnya, pernyataan tersebut harus dibuktikan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Saya tidak sepakat dengan stok selalu katanya ‘ada dan ada’. Saya enggak sepakat itu. Kalau ada, kenapa sampai delapan hari Bali mengalami kemacetan total sampai lima kilometer, lho, Pak,” ungkapnya.
Ia mengaku menerima langsung keluhan masyarakat yang mempertanyakan kinerja Pertamina dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM. Bahkan, sejumlah masyarakat menyampaikan kritik keras hingga meminta jajaran pimpinan Pertamina mundur apabila persoalan serupa terus berulang.
Menurut Senantara, kritik tersebut harus diterima sebagai bentuk kontrol publik sekaligus pengingat bagi Pertamina agar tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan energi bagi masyarakat.
“Sebagai bagian dari pelayan masyarakat, siap enggak siap kita harus menerima koreksi dari masyarakat. Artinya apa? Koreksi ini adalah bagian dari gerakan membangun agar Pertamina yang barangkali tertidur bisa teringat kembali bahwa kita pelayan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Senantara juga meminta Pertamina menyampaikan data pasokan dan distribusi BBM secara lebih transparan kepada Komisi VI DPR RI. Setidaknya, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu dijelaskan secara berkala agar fungsi pengawasan DPR dapat berjalan lebih efektif.
Pertama, Pertamina diminta memaparkan jumlah stok BBM secara nasional maupun di masing-masing provinsi. Kedua, data konsumsi harian untuk setiap jenis BBM perlu disampaikan secara jelas sehingga dapat diketahui jenis BBM yang mengalami peningkatan kebutuhan maupun kekurangan pasokan.
Ketiga, Pertamina diminta menjelaskan realisasi kuota BBM di setiap provinsi. Hal ini dinilai penting untuk menjawab berbagai spekulasi masyarakat, termasuk dugaan bahwa pasokan BBM Bali dialihkan ke daerah lain karena adanya kegiatan atau event di Lombok.
“Pada saat kejadian di Bali, ada penilaian masyarakat bahwa BBM itu ditransfer ke daerah lain karena kebetulan di Lombok lagi ada event. Ini agar tidak liar pikiran masyarakat, perlu Pak Dirut juga menjelaskan tentang itu,” katanya.
Keempat, Senantara meminta Pertamina memaparkan jumlah kapal tanker yang dimiliki untuk mendukung distribusi BBM, termasuk jumlah ideal yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pasokan ke seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, Pertamina harus memiliki skema mitigasi yang kuat dan tidak hanya bergantung pada satu pola distribusi. Jika terjadi gangguan pada stok atau sarana pengangkutan, perusahaan harus sudah menyiapkan alternatif penanganan.
“Kalau mitigasinya memadai, tidak terjadi hal yang sama. Jadi ada plan A, ada plan B-nya,” ujarnya.
Terakhir, Senantara menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara Pertamina dan aparat penegak hukum (APH) untuk memberantas praktik penimbunan BBM yang tidak bertanggung jawab. Ia menilai persoalan penimbunan masih menjadi ancaman terhadap kelancaran distribusi BBM di berbagai daerah sehingga membutuhkan pengawasan dan penindakan yang tegas.
Senantara berharap seluruh catatan tersebut menjadi perhatian serius jajaran Pertamina. Baginya, persoalan kelangkaan BBM di Bali harus dijawab dengan langkah nyata, mulai dari transparansi data, penguatan cadangan, kesiapan armada tanker, hingga pengawasan distribusi.
Dengan demikian, ketersediaan BBM dapat benar-benar terjamin dan masyarakat tidak lagi harus menghadapi antrean panjang maupun gangguan aktivitas akibat kelangkaan energi. (kbs)