Foto: Megawati Soekarnoputri didampingi Gubernur Koster dan Wagub Giri Prasta saat meninjau langsung kondisi abrasi di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (11/10/2026) siang.
Denpasar, KabarBaliSatu
Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau langsung kondisi abrasi yang kian mengkhawatirkan di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (11/10/2026) siang.
Dalam peninjauan tersebut, Megawati didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Kedatangan rombongan bertujuan untuk mendorong sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan abrasi pesisir secara terpadu.
Megawati menegaskan bahwa penanganan abrasi pantai tidak boleh dilakukan secara parsial atau sepotong-sepotong, melainkan harus memperhitungkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” ujar Megawati saat memberikan arahan.
Ia mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi berbasis riset serta ilmu pengetahuan. Selain itu, Megawati mendorong penerapan filosofi kearifan lokal Bali, Tri Hita Karana, sebagai fondasi menjaga keharmonisan antara manusia dan alam dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir.
Eskalasi abrasi di Pantai Kuta pada 2026 dilaporkan semakin parah akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat. Megawati turut menyoroti ancaman pemanasan global dan pencairan es di kutub yang memperburuk kondisi pesisir wilayah kepulauan.
“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Laju kemunduran garis pantai di Kuta kini diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun. Hal ini tidak hanya menyempitkan area berpasir yang dimanfaatkan wisatawan, tetapi juga merusak sejumlah fasilitas publik seperti jalur pejalan kaki, tembok pembatas, hingga area aktivitas pedagang.
Merespons kondisi tersebut, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menjelaskan bahwa pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pengaman pantai, termasuk breakwater (pemecah gelombang) di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Triono.
Triono mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang sepanjang lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Dari jumlah tersebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai tersisa.
“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” ungkapnya.
Kunjungan lapangan ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.(kbs)