Foto: Ilustrasi Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer menyoroti keluhan warga terkait operasional PLTGU Pemaron.
Denpasar, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, menyoroti keluhan warga terkait operasional PLTGU Pemaron yang dinilai mengganggu lingkungan sekitar, terutama akibat getaran yang dirasakan hingga ke dalam rumah warga.
Sorotan itu disampaikan Demer saat Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam rangka penelaahan tata kelola subsidi dan kompensasi listrik di PLTDG Pesanggaran, Senin (4/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Tim Delegasi BAKN DPR RI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, dan dihadiri jajaran pimpinan PT PLN (Persero), termasuk Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Suroso Isnandar serta Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia Rakhmad Dewanto.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ia bahkan sengaja menghadirkan dua warga dari Pemaron untuk menyampaikan langsung keluhan mereka kepada pihak terkait, termasuk PLN.
“Keluhan mereka saya sampaikan langsung di sini agar PLN aware. Rumah mereka bergetar, bayangkan 24 jam. Ini bukan soal kecil,” ujar Demer yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali itu.
Ia menggambarkan kondisi yang dialami warga sebagai tekanan hidup yang nyata. Meski sebagian warga masih bisa memaklumi dampak polusi, getaran yang terus-menerus justru menjadi persoalan utama yang mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup.
“Kalau polusi mungkin masih mereka tahan, walaupun sesak. Tapi ini rumah bergetar setiap hari. Itu yang tidak bisa ditoleransi,” tegas wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu.
Demer menilai, sebagai penyedia listrik yang melayani kepentingan publik, PLN tetap harus memastikan dampak negatif terhadap masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. Ia pun mendorong adanya solusi konkret, mulai dari peningkatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hingga langkah teknis untuk meredam dampak getaran.
“Boleh jadi listrik ini kepentingan bersama, tapi kalau merugikan warga, harus ada kompensasi yang layak. CSR bisa diperbanyak atau solusi lain yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.
Tak hanya menyoroti persoalan yang ada, wakil rakyat yang sudah lima periode di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu juga mendorong percepatan transisi menuju energi bersih di Bali sebagai solusi jangka panjang. Ia menilai pemanfaatan panel surya serta optimalisasi bendungan yang telah dibangun dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Menurutnya, bendungan seperti Sidan dan Tamblang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber energi, baik melalui pembangkit listrik tenaga air maupun teknologi panel surya terapung.
“Ke depan, kita dorong Bali memanfaatkan energi bersih. Panel surya dan bendungan yang ada harus dimaksimalkan,” ujarnya.
Isu ini menegaskan dilema klasik antara kebutuhan energi dan dampak lingkungan. Di satu sisi, listrik menjadi tulang punggung pembangunan. Namun di sisi lain, suara warga yang terdampak langsung menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. (kbs)