Foto: Ilustrasi Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer), yang merepresentasikan semangat kepemimpinan dan gagasannya tentang penguatan ekonomi Bali melalui integrasi sektor pariwisata dan pertanian, dengan latar kekayaan budaya dan kearifan lokal Pulau Dewata.
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam memperkuat fondasi ekonomi Bali pada tahun 2026. Menurutnya, pembangunan ekonomi Pulau Dewata ke depan tidak bisa lagi berjalan secara sektoral dan parsial, melainkan harus bertumpu pada stakeholder based approach atau pendekatan berbasis pemangku kepentingan.
Demer menilai, tantangan ekonomi Bali pascapandemi dan di tengah dinamika pariwisata global hanya bisa dijawab jika seluruh elemen bergerak bersama.
“Kalau saya melihat, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu mencari stakeholder based approach. Artinya pendekatan kita harus melalui para pemangku kepentingan,” ujarnya saat ditemui di sela-sela acara Seminar “Menuju Bali yang Sustainable” yang digelar Golkar Bali di Istana Taman Jepun, Denpasar, Rabu 7 Januari 2026
Ia menjelaskan, pemangku kepentingan yang dimaksud mencakup pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga insan manajer pariwisata yang saat ini memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan Bali. Semua pihak tersebut, kata Demer, harus berada dalam satu irama kebijakan dan kepentingan agar tercipta kesinambungan pembangunan yang saling menguntungkan.
“Kita harus sama-sama, masyarakatnya, insan pengusahanya, kemudian pemerintah. Harus punya kesinambungan, sehingga semua merasa memiliki dan sama-sama mendapat manfaat,” tegas Anggota DPR RI Dapil Bali itu.
Demer mencontohkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi yang perlu diperkuat melalui integrasi kebijakan. Pertanian Bali, menurutnya, harus didorong agar bersentuhan dengan teknologi modern, sekaligus terhubung langsung dengan sektor pariwisata sebagai lokomotif utama ekonomi daerah.
“Pertanian perlu kita dorong dengan teknologi, lalu menjadi bagian dari keberpihakan pariwisata itu sendiri. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan, misalnya dengan memberi ruang kepada petani lokal dan industri lokal di bagian-bagian tertentu,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI.
Wakil rakyat yang sudah lima periode berjuang untuk kepentingan Bali di DPR RI itu menekankan, keberpihakan tersebut tidak cukup hanya pada wacana, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret pemerintah, mulai dari regulasi, akses pasar, hingga standar kualitas produk pertanian dan industri lokal. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya menjadi etalase, tetapi juga menjadi pasar yang adil bagi produk-produk Bali.
Demer menyebut, inilah esensi dari kebijakan ekonomi yang terintegrasi antara pariwisata, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Integrasi tersebut diyakini mampu menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat ketahanan ekonomi Bali secara menyeluruh.
“Kalau kebijakannya terintegrasi, maka semua sektor merasa dilibatkan, semua merasa memiliki, dan akhirnya semua merasa diuntungkan. Itulah yang saya sebut stakeholder based approach,” pungkasnya.
Melalui pandangan ini, Demer berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi 2026 yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpijak pada kekuatan lokal, sehingga Bali tidak hanya kuat sebagai destinasi pariwisata, tetapi juga sebagai daerah dengan ekonomi yang tangguh dan merata. (kbs)