Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster bersama pimpinan PTN dan PTS usai menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Program “Satu Keluarga Satu Sarjana” pada Selasa, 29 Juli 2025, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali resmi meluncurkan Program “Satu Keluarga Satu Sarjana” melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan 28 Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (PTN dan PTS) di Bali. Acara penandatanganan digelar pada Selasa, 29 Juli 2025, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar.
Program yang digagas untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu ini menggandeng 8 perguruan tinggi negeri dan 20 perguruan tinggi swasta. Daftar institusi pendidikan tinggi yang terlibat antara lain: Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Politeknik Negeri Bali, Institut Seni Indonesia (ISI) Bali, Universitas Terbuka Denpasar, Poltekes Kemenkes Denpasar, Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Politeknik Pariwisata Bali, Universitas Mahasaraswati, Universitas Warmadewa, Undiknas, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, STIKES Buleleng, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Universitas Mahendradatta, Universitas Dhyana Pura, UNHI, Universitas Dwijendra, ITB STIKOM Bali, Primakara University, Universitas Ngurah Rai, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, Universitas Bali Internasional, Universitas Triatma Mulya, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, STIKES Wira Medika Bali, STKIP Amlapura, dan Institut Desain dan Bisnis.
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Program “Satu Keluarga Satu Sarjana” ini dihadiri langsung para pimpinan PTN dan PTS serta para Ketua Yayasan yang menaungi PTS. Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan terima kasih mendalam atas dukungan tulus dan kebersamaan para PTN/PTS bergotong royong mendukung program “Satu Keluarga Satu Sarjana”. “Titiang menyampaikan terima kasih mendalam. Ini luar biasa, sejarah baru para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta kompak bergotong royong bisa bersama-sama untuk menyiapkan SDM Bali unggul,” kata Gubernur Koster dalam sambutannya.
Gubernur Bali dua periode ini mengungkapkan bahwa program “Satu Keluarga Satu Sarjana” merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Bali dalam memperluas akses pendidikan tinggi secara merata.
Pada tahap pertama pelaksanaan, pemerintah hanya memiliki waktu yang terbatas untuk menghimpun data dari seluruh perguruan tinggi yang terlibat. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, sebanyak 1.450 calon mahasiswa telah diakomodasi sebagai peserta program yang berasal dari 28 perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali.
“Untuk tahap pertama, karena waktunya memang singkat, data baru dihimpun dari seluruh perguruan tinggi. Total kuota yang diakomodir adalah 1.450 calon mahasiswa dari 28 perguruan tinggi negeri dan swasta,” jelas Koster.
Mahasiswa yang lolos akan diterima berdasarkan kriteria pemilihan perguruan tinggi dan program studi. Mereka akan mulai mengikuti perkuliahan pada tahun ajaran 2025, tepatnya Agustus. Untuk meringankan beban peserta, Pemprov Bali menetapkan biaya pendidikan sebesar Rp1 juta per semester per mahasiswa, yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Bali.
“Biasanya, biaya per semester cukup besar, namun khusus program ini hanya dikenakan Rp1 juta per mahasiswa per semester. Biaya ini ditanggung Pemprov Bali,” ujar Koster.
Tak hanya biaya kuliah, Pemprov Bali juga menanggung biaya hidup mahasiswa selama masa studi. Biaya tersebut termasuk kos, makan, dan minum yang ditetapkan sebesar Rp1.400.000 per bulan untuk mahasiswa yang tinggal di wilayah Denpasar dan Badung. Program ini berlaku maksimal delapan semester, menyesuaikan dengan jenjang pendidikan dari D1 hingga D4.
“Tahun ini, perhitungan anggaran dimulai pada bulan September karena sebagian besar perguruan tinggi swasta memulai perkuliahan pada bulan tersebut. Jadi dihitung mulai September, Oktober, November, dan Desember,” terangnya.
Dengan asumsi seluruh kuota 1.450 mahasiswa terserap, APBD Bali tahun 2025 akan mengalokasikan dana sekitar Rp9,7 miliar untuk menanggung biaya kuliah dan hidup mahasiswa selama empat bulan. Program ini akan berlanjut hingga Desember 2025, dan tahun 2026 akan menjadi tahun pelaksanaan penuh. Pemerintah juga memastikan bahwa pendaftaran program ini sepenuhnya gratis, tanpa pungutan biaya pembangunan, yang biasanya dikenakan oleh perguruan tinggi.
“Program ini diprioritaskan untuk masyarakat miskin, khususnya bagi yang belum memiliki sarjana dalam keluarga,” tambah Gubernur koster.
Pelaksanaan program akan dikoordinasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bersama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
Terkait kemungkinan perluasan program di tahun berikutnya, Gubernur Koster membuka peluang peningkatan kerja sama dengan lebih banyak perguruan tinggi. Namun, ia menekankan bahwa perguruan tinggi yang dilibatkan adalah yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari seribu, karena dinilai memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat.
Menjawab pertanyaan soal program beasiswa bagi calon mahasiswa di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) seperti yang dijalankan Bupati Gianyar, Gubernur Koster menegaskan bahwa model tersebut juga akan dikembangkan ke depannya. Sementara itu, pada tahun 2026, seluruh kabupaten/kota di Bali akan mulai terlibat dalam pembiayaan program ini, dengan proporsi tanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Sekarang baru Gianyar yang menjalankan program ini. Nanti tahun 2026 semua kabupaten/kota harus melaksanakan, apakah untuk 100 mahasiswa, 200 mahasiswa, sesuai kemampuan fiskalnya,” jelasnya.
Program “Satu Keluarga Satu Sarjana” menjadi bagian dari strategi pembangunan Bali yang inklusif dan berkelanjutan, menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam menciptakan SDM unggul, berkualitas dan berdaya saing. (kbs)