Foto: Bupati Satria saat menghadiri Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Sabha Nawa Natya, Gedung DPRD Klungkung, Senin (9/11).
Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama DPRD Kabupaten Klungkung memantapkan langkah strategis dalam memperkuat perekonomian kerakyatan. Bupati Klungkung I Made Satria hadir langsung mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Sabha Nawa Natya, Gedung DPRD Klungkung, Senin (9/11).
Kehadiran Bupati Satria menegaskan komitmen Pemkab Klungkung untuk memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal mendapatkan kepastian hukum serta dukungan akses permodalan yang kuat.
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom bersama Wakil Ketua I I Wayan Baru ini berjalan dinamis melalui tiga tahapan utama: penyampaian penjelasan kepala daerah, pemandangan umum fraksi-fraksi, hingga penyampaian jawaban kepala daerah. Turut mendampingi dalam persidangan tersebut Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, jajaran Forkopimda, para Asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Klungkung.
Dalam tanggapannya atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Klungkung, Bupati I Made Satria menegaskan beberapa poin strategis mendasar. Poin pertama yakni mengenai landasan hukum yang matang. Bupati menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda penyertaan modal di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) adalah sah secara legalitas sesuai regulasi yang berlaku dan didukung dokumen kajian akademik sebagai dasar kebutuhan daerah.
Poin kedua menyoroti daya ungkit ekonomi dari investasi daerah tersebut. Rencana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2027 mendatang akan meningkatkan total modal disetor menjadi Rp2 miliar. Langkah ini diproyeksikan mampu menyumbang dividen sebesar Rp22–24 juta per tahun ke APBD Klungkung, sekaligus membuka kapasitas jaminan kredit baru senilai Rp10 miliar hingga Rp15 miliar bagi sektor produktif. Penambahan aset ini dipastikan tidak mengganggu anggaran belanja prioritas pemerintah daerah.
Selanjutnya, poin ketiga menegaskan target perluasan jangkauan UMKM. Berdasarkan catatan resmi, PT Jamkrida Bali Mandara telah mengkover 47.572 pelaku UMKM di Kabupaten Klungkung dengan plafon penjaminan mencapai Rp2,8 miliar lebih. Melalui tambahan modal pada 2027 kelak, Pemkab Klungkung menargetkan perlindungan kredit mikro baru bagi 200 hingga 600 pelaku UMKM lokal.
Sementara itu pada poin keempat, Bupati menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Bupati memaparkan bahwa akumulasi dividen yang telah disetor ke kas daerah pada periode 2015–2025 sebesar Rp1.780.264 telah diverifikasi secara akurat sesuai data resmi perusahaan.
Melalui sinergi erat antara pihak eksekutif dan legislatif ini, Ranperda tersebut diharapkan dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) demi memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat Klungkung. (kbs)