BerandaDaerahBukan Sekadar Damkar, Penanganan Kebakaran Bali Libatkan TNI, Polri, Dunia Usaha hingga...

Bukan Sekadar Damkar, Penanganan Kebakaran Bali Libatkan TNI, Polri, Dunia Usaha hingga Masyarakat

Bali Bangun “Samasta Raksa”, Konsep Kolaborasi Baru untuk Amankan Bali dari Keadaan Darurat

Foto: Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta saat mengikuti rapat koordinasi bertema Samasta Raksa Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/9/2026).

Denpasar, KabarBaliSatu

Penanganan kebakaran dan keadaan darurat di Bali didorong tidak lagi bergantung pada satu instansi atau pemerintah daerah tertentu. Pemerintah Provinsi Bali menggagas penguatan kolaborasi lintas wilayah dan sektor melalui konsep Samasta Raksa Bali, yang menempatkan seluruh unsur pemilik sumber daya sebagai bagian dari sistem bersama untuk menjaga keselamatan masyarakat.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan, kebakaran maupun peristiwa yang membutuhkan penyelamatan tidak mengenal batas administrasi. Dalam kondisi darurat, masyarakat membutuhkan kehadiran dan pertolongan secepat mungkin, bukan sekadar kepastian mengenai instansi yang memiliki kewenangan.

“Ketika satu kejadian terjadi, masyarakat membutuhkan seberapa cepat kita hadir, seberapa cepat kita memberikan pertolongan, dan seberapa kuat kita bekerja bersama untuk menyelamatkan jiwa dan mendukung masyarakat,” ujar Giri Prasta saat membuka rapat koordinasi bertema Samasta Raksa Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, kekuatan untuk menghadapi keadaan darurat sebenarnya tersebar di berbagai unsur. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI dan Polri, BUMN, dunia usaha, pengelola kawasan strategis, rumah sakit hingga masyarakat memiliki sumber daya yang dapat dimobilisasi sesuai kebutuhan.

“Kekuatan-kekuatan tersebut harus kita hubungkan dan hadirkan secara bersama-sama. Inilah semangat yang kita bangun melalui Samasta Raksa Bali,” tegasnya.

Giri Prasta menjelaskan, Samasta bermakna seluruh unsur dan kebersamaan sebagai satu kesatuan, sedangkan Raksa berarti menjaga dan melindungi. Dengan demikian, Samasta Raksa Bali menjadi gagasan untuk menyatukan seluruh potensi yang dimiliki Bali dalam menjaga dan melindungi masyarakat.

Namun, konsep tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan kewenangan baru atau mengambil alih tugas instansi yang telah ada. Kolaborasi justru diarahkan untuk memperkuat kapasitas masing-masing lembaga melalui jaringan kerja sama yang jelas.

Jika sebuah daerah membutuhkan bantuan, misalnya, daerah lain dapat memberikan dukungan. Begitu pula ketika lokasi kejadian membutuhkan peralatan tertentu atau tambahan personel yang tidak tersedia di tempat kejadian.

“Kalau satu daerah membutuhkan bantuan, daerah lain dapat memberikan dukungan. Kalau membutuhkan peralatan tertentu yang tidak tersedia di lokasi, kita tahu siapa yang memiliki peralatan tersebut. Kalau membutuhkan personel tambahan, kita tahu siapa yang dapat dimobilisasi,” jelasnya.

Pola yang sama, kata dia, harus diterapkan ketika kejadian berlangsung di kawasan strategis atau objek vital. Jalur koordinasi dan mekanisme mobilisasi harus dipersiapkan sejak awal agar penanganan tidak dimulai dari nol ketika keadaan darurat terjadi.

Pemetaan Kekuatan Jadi Langkah Awal

Giri Prasta meminta hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada diskusi atau seremoni. Langkah awal yang harus segera dilakukan adalah memetakan seluruh sumber daya yang tersedia.

Pemetaan tersebut meliputi jumlah dan lokasi personel, armada, peralatan, fasilitas, kemampuan teknis hingga sumber daya lain yang dapat digunakan untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan.

Ia mengingatkan, ketersediaan armada saja tidak cukup. Seluruh peralatan harus dipastikan terawat dan siap digunakan setiap saat.

“Jangan sampai kita memiliki armada, tetapi alat-alatnya tidak pernah diperhatikan atau tidak siap digunakan ketika dibutuhkan. Kita harus memastikan semua sumber daya yang ada benar-benar berfungsi,” katanya.

Selain peralatan, sarana pendukung seperti hidran dan sumber air juga perlu diperhatikan, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk maupun risiko kebakaran yang tinggi.

Kesiapsiagaan, lanjut Giri Prasta, tidak boleh baru dilakukan setelah kebakaran terjadi. Pencegahan harus diperkuat melalui pemeriksaan sarana, edukasi masyarakat, latihan bersama, simulasi, serta peningkatan kompetensi personel.

Target Respons di Bawah 12 Menit

Kecepatan menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kebakaran. Karena itu, Giri Prasta mendorong waktu respons dapat dijaga di bawah 12 menit dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan penempatan pos pemadam kebakaran di wilayah yang membutuhkan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun mekanisme mobilisasi perkuatan lintas wilayah dan sektor.

Mekanisme tersebut harus menjawab secara jelas siapa yang dapat dikerahkan, sumber daya apa yang tersedia, bagaimana prosedur permintaan bantuan, hingga siapa yang mengoordinasikan penanganan di lapangan.

“Ketika terjadi keadaan yang membutuhkan dukungan, kita tidak boleh mulai dari nol. Mekanismenya harus sudah siap,” tegasnya.

Untuk memperkuat sistem tersebut, komitmen Samasta Raksa Bali juga didorong dituangkan dalam kerja sama konkret melalui perjanjian kerja sama (PKS) sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan kemampuan masing-masing pihak.

Selain itu, diperlukan SOP lintas sektor atau cross-cutting yang mengatur pola kerja bersama. Sistem tersebut nantinya dapat diintegrasikan dengan perencanaan program dan penganggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Setiap dinas memiliki portofolio kerja. Di situ ada input, proses, output, dan feedback terhadap outcome. Ini yang harus kita kolaborasikan sehingga setiap anggaran memiliki target yang jelas,” ujarnya.

Dengan pola tersebut, penggunaan anggaran diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih nyata sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih program dan pembiayaan.

Dari Pemadaman hingga Pemulihan

Giri Prasta mencontohkan, satu peristiwa kebakaran dapat membutuhkan keterlibatan banyak instansi secara bersamaan.

Dinas pemadam kebakaran menjadi unsur utama dalam pemadaman. Dinas perhubungan dapat membantu memastikan akses kendaraan pemadam tetap terbuka, kepolisian melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas, sedangkan dinas kesehatan bersiap memberikan pelayanan medis.

Instansi lain juga dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Setelah kejadian, unsur sosial dapat bergerak membantu masyarakat terdampak, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga mendukung proses pemulihan.

“Artinya, satu kejadian bisa membuat beberapa instansi bergerak bersama. Belum lagi dukungan dari TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat. Inilah pentingnya kolaborasi semesta,” katanya.

Pola tersebut dinilai relevan dengan kondisi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia. Mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi membuat aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Bali, menurut Giri Prasta, tidak cukup hanya mengejar pariwisata berkualitas dan pertumbuhan ekonomi. Daerah ini juga harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan.

Menuju One Island, One Management

Lebih jauh, Giri Prasta berharap Samasta Raksa Bali dapat berkembang menjadi model penanganan kebakaran berbasis satu kesatuan wilayah.

Gagasan tersebut sejalan dengan prinsip one island, one management, one command, yakni membangun pola pengelolaan dan koordinasi yang terintegrasi dalam satu wilayah Bali.

“Kalau ini bisa kita implementasikan dengan baik, saya yakin bisa menjadi role model secara nasional,” ujarnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pencegahan dan kesiapsiagaan harus ditempatkan sejajar dengan respons kedaruratan. Latihan bersama, simulasi di kawasan berisiko, pemeriksaan peralatan, edukasi masyarakat dan peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara berkala.

“Tidak ada satu institusi yang mampu menghadapi seluruh risiko seorang diri. Kita membutuhkan sinergi, komunikasi, kecepatan, dan yang paling penting komitmen untuk bekerja bersama,” tegasnya.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret, mulai dari pemetaan sumber daya, penguatan kerja sama, penyusunan kelembagaan dan SOP, latihan bersama, simulasi hingga evaluasi.

Dengan demikian, Samasta Raksa Bali tidak berhenti sebagai nama atau slogan. Konsep tersebut diharapkan menjadi jejaring kolaborasi yang benar-benar bergerak ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

“Bali harus diamankan oleh semua pihak,” pungkasnya. (kbs)

Berita Lainnya

Berita Terkini