Foto: Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Gerindra, Ida Bagus Yoga Adi Putra, yang akrab disapa Gus Yoga.
Denpasar, KabarBaliSatu
Di balik gemerlap pariwisata Bali yang mendunia, tersimpan kenyataan kelam yang mengkhawatirkan, tingginya angka bunuh diri (bundir) di provinsi ini. Fenomena ini menjadi ironi yang mencolok di tengah pertumbuhan sektor pariwisata yang terus digencarkan sebagai penopang utama ekonomi daerah.
Kondisi ini pun menuai perhatian dari kalangan legislatif, salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Gerindra, Ida Bagus Yoga Adi Putra, yang akrab disapa Gus Yoga. Ia bahkan menawarkan 2 solusi konkret kepada pemerintah untuk menanggulangi tingginya angka bundir di pulau yang justru dikenal sebagai tempat untuk healing.
Dalam keterangannya, Gus Yoga menyebut bahwa tingginya angka bunuh diri di Bali menjadi indikator adanya ketimpangan sosial yang serius di tengah masyarakat.
“Dengan angka tingginya, angka bunuh diri di Bali. Yang pertama, ini merupakan sebuah indikasi bahwa ketimpangan sosial di mana gemerlapnya pariwisata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Bali,” ujarnya.
Gus Yoga yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Denpasar itu menekankan bahwa masyarakat Bali tidak hanya berperan sebagai pekerja dalam industri pariwisata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melestarikan adat serta budaya di daerah masing-masing. Oleh karena itu, menurutnya, solusi terhadap persoalan ini harus bersifat menyeluruh dan menyentuh akar permasalahan sosial.
“Nah, sudah gitu, solusi yang diberikan adalah kita tahu bersama bahwa orang Bali ini bukan hanya sebagai pekerja saja, tapi juga sebagai orang yang mempertahankan adat budayanya di wilayah masing-masing,” kata Gus Yoga.
Lebih lanjut, Gus Yoga menawarkan dua solusi konkret untuk menanggulangi tingginya angka bunuh diri di Bali. Solusi pertama adalah dengan menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) di Bali, mengingat tingginya biaya hidup di daerah ini.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja.
“Jadi solusi pertama adalah meningkatkan UMR di tahun depan tapi tetap mempertimbangkan antara pengusaha dan pekerja. Pemerintah harus mengambil jalan tengah,” usulnya.
Solusi kedua yang diusulkan adalah penyediaan layanan psikolog di setiap puskesmas di Kota Denpasar. Hal ini dinilai penting sebagai upaya preventif agar masyarakat yang mengalami tekanan mental memiliki ruang untuk berkonsultasi dan meluapkan perasaannya, sebelum mengambil tindakan yang membahayakan diri, termasuk bunuh diri.
“Solusi kedua, dengan menyediakan, jadi di setiap puskesmas yang ada di Kota Denpasar disediakan psikolog agar nantinya orang itu bisa meluapkan isi hatinya lah. Maksudnya tidak sampai tindakan-tindakan yang berbahaya lah diambil dari orang-orang yang kena tekanan seperti itu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Provinsi Bali mencatat angka bunuh diri (bundir) tertinggi di Indonesia pada tahun 2025. Berdasarkan data terbaru, tingkat bunuh diri di Bali mencapai 3,07 per 100.000 penduduk, lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Fakta ini menempatkan Bali di peringkat pertama kasus bunuh diri secara nasional, melampaui provinsi-provinsi lain seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau.
Fenomena tingginya angka bunuh diri di Pulau Dewata menjadi sinyal penting bahwa pembangunan yang hanya berfokus pada sektor ekonomi, tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial dan kesehatan mental masyarakat, berpotensi melahirkan krisis yang lebih dalam.
Usulan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Gerindra, Gus Yoga, menjadi dorongan awal bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih serius mengintegrasikan aspek kesejahteraan sosial dalam agenda pembangunan Bali ke depan. (kbs)