Foto: Ilustrasi pelayanan transportasi publik di Bali.
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyiapkan anggaran sementara sebesar Rp114,12 miliar untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan pada 2027. Dalam rancangan anggaran tersebut sektor transportasi publik tetap menjadi prioritas.
Dari total anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), porsi terbesar dialokasikan untuk penyediaan layanan angkutan umum massal.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali I Kadek Mudarta mengatakan, penyediaan layanan angkutan umum massal mendapat alokasi sebesar Rp72 miliar.
“Penyediaan Layanan Angkutan Umum Massal dialokasikan sebesar Rp72 miliar,” kata Mudarta belum lama ini.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk menopang operasional sejumlah layanan transportasi publik, di antaranya Trans Metro Dewata (TMD), Trans Sarbagita, serta Angkutan Bantalan Denpasar-Bangli.
Selain operasional armada, anggaran tersebut juga mencakup kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan halte serta penyediaan lokasi penyimpanan bus listrik.
Untuk layanan TMD, Dishub Bali memproyeksikan sebanyak 75 unit bus tetap disiapkan pada 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar 69 unit akan dioperasikan untuk melayani rute harian secara reguler, sementara sisanya menjadi armada cadangan.
Kebutuhan operasional TMD juga menjadi salah satu komponen penting dalam pembiayaan transportasi massal. Dishub Bali sebelumnya mengajukan kebutuhan operasional TMD 2027 sebesar Rp58 miliar, meningkat dibandingkan sekitar Rp56 miliar pada 2026.
Kenaikan kebutuhan tersebut berkaitan dengan tren penggunaan layanan yang mulai membaik sekaligus kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Jumlah pengguna TMD juga menunjukkan perkembangan positif. Pada Juli hingga Agustus 2026, jumlah penumpang disebut telah mencapai lebih dari 5.000 orang per hari.
Saat ini, layanan TMD masih melayani enam koridor di kawasan Sarbagita.
Di sisi lain, pengembangan transportasi publik Bali mulai diarahkan pada penggunaan kendaraan berbasis listrik. Sebanyak 11 unit bus listrik disiapkan untuk menjalani uji coba pada Koridor I Trans Sarbagita.
Rute yang disiapkan membentang dari GOR Ngurah Rai menuju Universitas Udayana (Unud) hingga kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK). Uji coba tersebut ditargetkan mulai berlangsung pada Oktober 2026.
Berbeda dengan TMD yang menggunakan skema pembelian layanan atau buy the service, 11 bus listrik tersebut nantinya menjadi aset Pemprov Bali dan dioperasikan melalui layanan Trans Sarbagita.
Pengadaan armada listrik tersebut merupakan bagian dari proyek Bali E-Mobility, yang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah Korea melalui kerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI).
Sementara itu, layanan Trans Sarbagita juga terus berjalan dengan sejumlah penyesuaian rute. Salah satunya adalah rute Denpasar-Bangli yang kembali dibuka sejak 1 April 2026.
Rute tersebut sebelumnya sempat berhenti beroperasi pada Desember 2025 setelah kontrak dan anggaran berakhir. Dalam pengoperasiannya, rute Denpasar-Bangli menggunakan dua unit bus setiap hari dengan total empat perjalanan pulang-pergi.
Mudarta menegaskan, layanan transportasi publik tetap memperoleh dukungan anggaran yang besar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan mobilitas masyarakat.
Selain angkutan umum massal, Dishub Bali juga menyiapkan anggaran hampir Rp4 miliar untuk penyediaan perlengkapan jalan. Nilai tepatnya mencapai Rp3.988.995.927.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas di jalan provinsi, termasuk pengadaan traffic light, pelican crossing, dan berbagai perlengkapan pendukung keselamatan lalu lintas lainnya.
“Anggaran ini untuk pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas di jalan provinsi, pengadaan traffic light, pelican crossing, dan lain-lain,” jelas Mudarta.
Di luar transportasi publik dan perlengkapan jalan, anggaran perhubungan juga menopang berbagai tugas dan fungsi Dishub Bali. Di antaranya pelayanan perizinan dan sosialisasi bidang angkutan serta pelayaran, penilaian dan pengawasan analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga pelaksanaan berbagai kajian.
Untuk belanja rutin, Dishub Bali mengalokasikan Rp35.837.118.934. Belanja ini mencakup kebutuhan pegawai dan kesekretariatan, termasuk pemeliharaan gedung dan kendaraan, perangkat elektronik, pembayaran listrik dan air, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan juga dialokasikan belanja rutin yang meliputi belanja pegawai dan kesekretariatan,” ujarnya.
Dengan seluruh komponen tersebut, total pagu sementara Dishub Bali untuk 2027 tercatat sebesar Rp114.121.847.661.
Namun, angka tersebut belum bersifat final. Besaran anggaran masih mengacu pada KUA-PPAS dan dapat mengalami perubahan dalam proses pembahasan hingga APBD 2027 ditetapkan.
Secara umum, anggaran perhubungan Bali 2027 diarahkan untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi publik, memperkuat sarana dan prasarana lalu lintas, sekaligus mendukung operasional pemerintahan di bidang perhubungan.
Jika Anda ingin, saya juga bisa membuatkan 5–10 pilihan judul yang lebih menarik dan memiliki daya klik tinggi, termasuk versi judul yang menonjolkan Rp72 miliar untuk transportasi publik atau 75 bus TMD pada 2027. (kbs)