Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, di Jayasabha, Rabu (6/8).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut positif langkah digitalisasi sistem pembayaran di sektor transportasi publik yang diinisiasi Bank Indonesia. Program perluasan akseptasi pembayaran non-tunai melalui QRIS di Trans Metro Dewata (TMD) akan segera diluncurkan pada 14 Agustus 2025, dengan insentif diskon tiket bagi masyarakat Bali.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, saat audiensi bersama Gubernur Koster di Jayasabha, Rabu (6/8). Dalam program awalnya, tarif Trans Metro Dewata akan didiskon dari Rp4.400 menjadi hanya Rp1.000 untuk pengguna QRIS selama dua bulan pertama.
“Langkah ini sangat bagus untuk mendorong digitalisasi dan efisiensi di sektor transportasi publik,” ujar Gubernur Koster.
Tak hanya soal QRIS, BI Bali juga melaporkan rencana pembangunan Landmark Cinta Bangga Paham Rupiah di kawasan Monumen Bajra Sandhi, Renon, yang akan dimulai September 2025. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat Bali terhadap pentingnya mencintai dan memahami nilai Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.
Namun, dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menekankan persoalan yang lebih mendesak: inflasi dan ketahanan pangan masyarakat kecil.
Ia meminta BI Bali untuk lebih aktif mendukung program pengendalian inflasi yang langsung menyentuh masyarakat, bukan lagi dengan pola lama seperti operasi pasar, tetapi dengan menyalurkan bantuan beras secara langsung kepada masyarakat miskin.
“Kita harus bergerak lebih konkret. Bantuan harus langsung menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, by name by address, dengan cara distribusi beras secara rutin tiap bulan,” tegas Koster.
Yang menarik, Gubernur Koster juga menekankan bahwa sumber beras harus berasal dari produksi petani lokal Bali. Distribusi akan dikelola melalui BUMDes atau koperasi yang selama ini menjadi mitra petani dalam tata niaga beras.
“Dengan cara ini, kita tidak hanya menekan inflasi, tapi sekaligus menyejahterakan petani lokal. Bulog dan para kepala desa harus dilibatkan agar penyaluran tepat sasaran,” tandasnya.
Arahan ini disambut baik oleh Kepala BI Bali, Erwin Soeriadimadja, yang menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi lebih erat dengan Pemprov Bali dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan yang lebih berbasis komunitas.
Langkah ini mempertegas arah kepemimpinan Gubernur Koster yang konsisten berpihak pada rakyat kecil dan petani lokal, sekaligus menunjukkan sinergi strategis antara pemerintah daerah dan otoritas moneter dalam menghadapi tantangan ekonomi Bali pascapandemi. (kbs)