Foto: Bupati Satria saat turun langsung menemui para petani Subak Tohpati, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, untuk merespons keluhan warga terkait kerusakan saluran irigasi yang telah berlangsung sejak tahun 2018 dan berdampak pada lebih dari 25 hektar lahan pertanian yang kekeringan.
Klungkung, KabarBaliSatu
Komitmen Bupati Klungkung I Made Satria dalam mewujudkan swasembada pangan tak sekadar janji. Pada Senin (14/7), Bupati Satria turun langsung menemui para petani Subak Tohpati, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, untuk merespons keluhan warga terkait kerusakan saluran irigasi yang telah berlangsung sejak tahun 2018 dan berdampak pada lebih dari 25 hektar lahan pertanian yang kekeringan.
Pertemuan ini digelar di Kantor Perbekel Desa Tohpati dan dihadiri jajaran Forkopimda, seperti Kapolres dan Dandim 1610 Klungkung, Camat Banjarangkan, serta Kepala Dinas terkait.
Dalam dialog terbuka itu, Bupati Satria menyampaikan bahwa sejak awal masa jabatannya, persoalan irigasi di Subak Tohpati sudah menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Sesuai visi misi kami, sudah menjadi komitmen kami untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Klungkung. Maka dari itu, penanganan rusaknya saluran irigasi ini telah menjadi prioritas utama di awal kepemimpinan saya,” ujar Bupati Satria.
Ia menjelaskan, kerusakan terowongan irigasi yang terjadi lima tahun lalu telah ditangani secara bertahap. Namun, berbagai kendala teknis dan sosial membuat proses perbaikan belum berjalan optimal.
“Proposal melalui dana Inpres sudah kami ajukan. Sementara selama proses ini, kami meminta warga untuk bersabar, karena semua butuh proses. Disamping dana yang dibutuhkan cukup besar, penanganan perbaikan saluran ini harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, karena melintasi dua kabupaten serta berhubungan dengan aset bangunan air yang merupakan kewenangan Dinas PU Provinsi Bali,” tambahnya.
Senada dengan Bupati Satria, Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung, Made Jati Laksana, menjelaskan kronologis panjang penanganan kerusakan ini. Sejak 2018, perbaikan saluran irigasi dirancang melalui rehab Bendung Slau di Kabupaten Bangli, namun terkendala persoalan sosial di lapangan. Pemerintah kemudian berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Bali-Penida (BWSBP) dan mengusulkan penanganan dengan sistem pompa hidran guna mengalirkan air dari sumber mata air yang berjarak cukup jauh.
Pada 2020 saat pandemi COVID-19, rencana penggunaan pompa sempat dibahas intensif bersama BWSBP. Bahkan sempat terjadi kemajuan dengan terbangunnya komunikasi antara subak hulu dan hilir yang memungkinkan distribusi air kembali mengalir. Namun, pada Agustus 2021, terowongan kembali jebol. Pemerintah bersama warga saat itu melakukan penanganan darurat secara gotong royong dengan memasang pipa sebagai solusi sementara.
Untuk penanganan permanen, pada April 2025 telah dilakukan pengusulan program P3TGAI melalui aplikasi resmi. Langkah ini didahului dengan pembuatan akta sebagai prasyarat administrasi. Pada awal Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali menjalin koordinasi intensif dengan Dinas PU Provinsi Bali dan BWSBP untuk mendorong pengusulan dana Inpres, mencakup perbaikan saluran dari Tembuku, Bangli hingga ke Tohpati, Klungkung.
Bupati Satria menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani akan terus menjadi prioritas. Namun, ia meminta masyarakat memahami bahwa koordinasi lintas wilayah dan skema pembiayaan yang besar memerlukan waktu dan sinergi berbagai pihak.
“Kami di pemerintah tidak diam. Kami hadir, mendengar, dan bekerja. Tapi memang, untuk perbaikan menyeluruh, butuh waktu dan dukungan semua pihak,” tegas Bupati asal Dusun Sental, Nusa Penida ini. (kbs)