Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.
Jakarta, KabarBaliSatu
Presiden RI Prabowo Subianto belum lama ini kembali menegaskan kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk bekerja cepat, serius, dan mengabdi penuh kepada rakyat. Ia menyatakan hanya pejabat yang mampu mengikuti ritme kerja cepat yang akan dipertahankan. Prabowo menekankan bahwa rakyat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk membawa kemajuan bangsa. Ia juga memastikan program hilirisasi industri tetap menjadi prioritas nasional.
Ketegasan Presiden Prabowo tersebut mendapat dukungan dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer. Ia menekankan pentingnya seluruh jajaran pemerintahan memahami dan menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto secara menyeluruh, khususnya terkait arah kebijakan hilirisasi nasional.
Menurutnya, hilirisasi bukan hanya soal mineral dan tambang, tetapi juga mencakup pemberdayaan produk lokal serta sumber daya manusia (SDM) di daerah. Demer juga mengaku heran karena masih ada pihak yang keliru dalam menerjemahkan visi Presiden Prabowo tersebut. Ia bahkan dengan tegas mendesak agar pejabat, mulai dari menteri hingga level terbawah, yang tidak mampu menerjemahkan arahan Presiden Prabowo, sebaiknya mundur dari jabatannya.
“Kan komitmen Pak Prabowo jelas. Satu adalah ketahanan pangan, kedua ketahanan energi, yang ketiga hilirisasi. Hilirisasi bukan hanya produk tambang. Tapi termasuk memperdayakan, mendayagunakan produk lokal maupun orang lokal,” kata Anggota Fraksi Golkar itu.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pejabat di berbagai tingkatan pemerintahan. Hilirisasi tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebatas pengolahan produk tambang, tetapi juga mencakup pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi potensi lokal di berbagai daerah, termasuk di Bali yang memiliki kekuatan utama pada sektor SDM.
“Jangan diartikan terlalu sempit hilirisasi itu. Hilirisasi juga menyangkut sumber daya manusia-nya. Kami di Bali hanya punya sumber daya manusia,” lanjut Wakil Rakyat yang sudah lima periode memperjuangkan kepentingan Bali di pusat itu.
Pernyataan ini mencuat di tengah keprihatinan terhadap kondisi ketenagakerjaan yang semakin memprihatinkan. Hal ini terlihat dari membludaknya peserta di berbagai job fair yang diselenggarakan pemerintah.
Dalam konteks ini, Demer menyoroti pentingnya setiap pejabat, dari tingkat menteri hingga birokrasi terbawah, untuk mampu memahami dan menjalankan visi Presiden Prabowo secara konsisten. Visi tersebut mencakup tiga prioritas utama: ketahanan energi, ketahanan pangan, dan hilirisasi. Ketiganya dinilai sudah sangat jelas arah dan tujuannya, sehingga tidak ada alasan bagi pejabat terkait untuk gagal menerjemahkannya dalam kebijakan konkret di lapangan. Demer bahkan mendesak bagi pejabat di semua level yang tidak mampu mengikuti maupun tidak bisa menterjemahkan arahan Presiden Prabowo, sebaiknya mengundurkan diri.
“Kalau yang gak bisa menerjemahkan, gak bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan Pak Prabowo, ya mundur sajalah. Siapapun itu, baik itu dari menteri sampai ke tingkat bawah. Harus bisa menerjemahkan itu. Apalagi jelas bicaranya gitu loh. Jelas bicaranya Pak Prabowo itu jelas gitu loh”, tegas politisi senior asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.
Menurut Demer, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo sangat terbuka dan langsung. Tidak ada lagi ruang bagi penafsiran yang sempit atau pelaksanaan yang setengah hati.
“Kalau dulu Pak Harto kan sindir-sindir aja udah ngerti bawahannya. Sekarang ini jelas, omongannya harus diterjemahkan dengan jelas,” katanya.
Demer juga menyoroti adanya kekeliruan dalam memahami konsep hilirisasi yang kerap dipersempit hanya pada sektor pertambangan seperti nikel. Padahal, menurutnya, hilirisasi memiliki cakupan yang lebih luas, terutama dalam konteks daerah seperti Bali. Di Bali, hilirisasi seharusnya diarahkan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja, mengurangi ketergantungan pada impor, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal guna mendongkrak ekspor. Tujuan utama dari hilirisasi adalah menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan pemberdayaan SDM lokal.
“Untuk Bali, hilirisasi itu tujuannya adalah menyerap tenaga kerja dan mengurangi impor. Itu jelas, dan menambah ekspor. Itu hilirisasi itu. Menambah nilai tambah untuk ekspor, itu tujuannya hilirisasi dan menyerap tenaga kerja,” jelasnya.
Dalam konteks Bali, ia menegaskan bahwa penguatan SDM lokal adalah kunci utama. Namun ia juga menyadari pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja agar bisa bersaing secara sehat.
“Nah di Bali ya itu juga. Pemberdayaan terhadap manusia lokal, tentu kalau yang berkualitas. Kami tidak memaksakan juga yang tidak mempunyai kualitas setara gitu loh. Kalau yang tidak mempunyai kualitas setara, mohon bimbingannya,” pungkasnya.
Visi Presiden Prabowo sendiri secara tegas mengarah pada tiga poros utama pembangunan: ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Hilirisasi yang dimaksud tidak terbatas pada sektor ekstraktif, melainkan juga diarahkan pada pembangunan ekonomi berbasis nilai tambah lokal, termasuk penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Dalam kerangka ini, peran daerah seperti Bali yang kaya akan SDM namun terbatas sumber daya alamnya menjadi sangat strategis. (kbs)