Foto: Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra (Tjok Surya), saat menerima audiensi dari Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Venina, di ruang rapat Wakil Bupati pada Rabu (14/5).
Klungkung, KabarBaliSatu
Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra (Tjok Surya), menerima audiensi dari Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Venina, di ruang rapat Wakil Bupati pada Rabu (14/5). Audiensi ini menjadi forum penting untuk membahas kesiapan daerah dalam menyambut kegiatan monitoring dari Kementerian Dalam Negeri terkait program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa masih terdapat sejumlah warga dan pekerja di Kabupaten Klungkung yang belum tercakup dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Fakta ini menjadi perhatian serius bagi Pemkab Klungkung, mengingat program UCJ merupakan bentuk perlindungan sosial dasar yang wajib diberikan kepada setiap pekerja, termasuk tenaga informal.
“Kita tidak boleh abai terhadap hak-hak dasar pekerja. Perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk kehadiran negara. Pemkab Klungkung akan segera bersurat ke BPJS untuk mendapatkan data pasti jumlah perusahaan atau pemberi kerja yang sudah mendaftarkan para pekerjanya,” tegas Wabup Tjok Surya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab Klungkung juga akan menjalin koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah desa, untuk mendata secara menyeluruh perusahaan dan pekerja yang belum masuk dalam program UCJ. Langkah ini penting guna memastikan tidak ada satupun pekerja yang terlewat dari jaminan sosial ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Wabup Tjok Surya menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional ini tidak main-main. Namun, implementasinya tetap akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan anggaran daerah.
“Kami akan pastikan program ini berjalan, dengan memperhatikan kemampuan anggaran daerah secara realistis. Tapi prinsipnya, perlindungan pekerja adalah keharusan,” ujar Tjok Surya.
Langkah-langkah ini merupakan wujud nyata keberpihakan Pemkab Klungkung terhadap hak dan kesejahteraan para pekerja. Melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan partisipasi aktif pemerintah desa, Pemkab Klungkung ingin memastikan bahwa tak ada warga yang bekerja tanpa jaminan sosial yang layak.
Dengan sikap tegas dan progresif ini, Wabup Tjok Surya menegaskan bahwa Klungkung siap menjadi daerah yang inklusif dan peduli terhadap pekerja – sebuah pijakan penting menuju Kabupaten yang lebih adil dan berkeadilan sosial. (kbs)