Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.
Denpasar, KabarBaliSatu
Meskipun Bandara Bali Utara tidak masuk dalam daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di era Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih alias Demer tetap optimistis proyek ini bisa terwujud. Menurutnya, kebutuhan akan bandara baru di Bali semakin mendesak, seiring dengan proyeksi bahwa Bandara Ngurah Rai akan mencapai kapasitas penuh dalam empat tahun ke depan.
“Ini kebutuhan mendesak. Mau tidak mau, suka tidak suka, 4 tahun lagi Bandara Ngurah Rai sudah penuh. Kalau tidak mulai sekarang, kita akan kewalahan,” ujar politisi Golkar ini saat ditemui di Kerobokan, Badung, Minggu (8/3/2025).
Wakil rakyat yang sudah lima periode berjuang di DPR RI itu menegaskan bahwa pembangunan bandara baru harus dimulai sejak awal 2025, mengingat proses konstruksinya memakan waktu minimal empat tahun. Jika tidak segera direalisasikan, masyarakat akan menghadapi kesulitan mendapatkan tiket pesawat ke Bali dalam beberapa tahun ke depan.
“Bayangkan nanti harus pesan tiket sebulan sebelumnya. Ini akan jadi masalah besar, bukan hanya bagi masyarakat Bali, tapi juga wisatawan dan pelaku bisnis,” tegas Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu.
Selain berdampak pada mobilitas, keterbatasan akses udara juga akan memperlambat distribusi barang dan jasa. Ini bisa berimbas pada ekonomi Bali, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan perdagangan.
“Kalau akses udara tersendat, ekonomi ikut melambat. Peluang kerja berkurang, kesejahteraan masyarakat pun menurun. Ini harus kita antisipasi bersama,” kata mantan Ketua Umum Kadin Bali ini.
Demer pun mendorong Gubernur Bali Wayan Koster untuk lebih proaktif memperjuangkan pembangunan Bandara Bali Utara dengan melakukan koordinasi intensif ke pemerintah pusat. Menurutnya, meskipun proyek ini merupakan kewenangan pusat, dukungan kuat dari daerah akan menjadi faktor penting agar pembangunan bisa segera terealisasi.
“Bandara itu seperti aliran air dalam pariwisata. Kalau kapasitasnya besar, arus wisatawan deras, ekonomi tumbuh. Jangan sampai kita ‘kesiab’ (kaget) setelah masalah terjadi,” pungkasnya.
Akankah Bandara Bali Utara benar-benar terwujud dalam waktu dekat, atau justru terus menjadi wacana tanpa kepastian? Yang jelas, tanpa bandara baru, masa depan pariwisata dan ekonomi Bali bisa berada di ujung tanduk. (kbs)