Foto: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta saat memimpin Apel Gabungan Kesiapan Pasukan Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana di Lapangan Iptu Soetardjo, Mako Brimob, Tohpati, Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengingatkan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi tidak boleh dipandang sebelah mata, terutama di tengah perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Ia menegaskan, kesiapsiagaan seluruh unsur harus diperkuat karena bencana tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap perekonomian dan citra pariwisata Bali di mata dunia.
Peringatan tersebut disampaikan Giri Prasta saat memimpin Apel Gabungan Kesiapan Pasukan Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana di Lapangan Iptu Soetardjo, Mako Brimob, Tohpati, Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Menurut Giri Prasta, Bali saat ini memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Bali selama November.
Situasi tersebut perlu diantisipasi secara serius karena sejumlah wilayah di Bali memiliki kerawanan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir rob, dan abrasi. Perubahan cuaca yang dapat berlangsung cepat juga berpotensi meningkatkan risiko apabila tidak diimbangi kesiapan dan langkah mitigasi yang memadai.
“Kejadian bencana di Bali akan berdampak luas terhadap keselamatan jiwa, perekonomian, serta citra Bali di mata dunia. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, sebanyak 446 personel gabungan disiagakan. Kekuatan ini melibatkan unsur Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Ditpolair, Polres Bandara, BPBD Bali, Basarnas Bali, serta tenaga kesehatan.
Selain personel, sebanyak 42 unit kendaraan dan berbagai sarana pendukung juga dipersiapkan. Seluruh kekuatan tersebut diharapkan dapat bergerak sewaktu-waktu ketika terjadi keadaan darurat di wilayah Bali.
Kesiapan tersebut, lanjutnya, tidak hanya diukur dari jumlah personel dan peralatan yang tersedia. Kondisi fisik dan mental petugas, kemampuan merespons keadaan darurat, serta kejelasan koordinasi antarlembaga juga harus menjadi perhatian.
Ia meminta seluruh kendaraan dan perlengkapan operasional dipastikan berfungsi optimal. Dengan demikian, ketika terjadi bencana, tidak ada hambatan dalam pengerahan personel maupun proses evakuasi dan penyaluran bantuan.
Empat Wilayah Rawan Banjir, Sejumlah Kawasan Berpotensi Longsor
Ancaman bencana hidrometeorologi di Bali juga mendapat perhatian berdasarkan catatan klimatologis. Sejumlah kawasan memiliki tingkat kerawanan banjir lebih tinggi, di antaranya Buleleng bagian selatan, Jembrana, Karangasem bagian selatan, dan Denpasar.
Sementara itu, kawasan perbukitan di Karangasem, Bangli, dan Buleleng perlu mewaspadai potensi tanah longsor saat intensitas hujan meningkat.
BMKG juga memprakirakan musim hujan 2026/2027 di Bali tidak datang secara bersamaan. Dari 20 Zona Musim (ZOM), sekitar 15 persen diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir November, sedangkan 85 persen lainnya pada Desember 2026. Puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Bali diprediksi berlangsung pada Februari 2027.
Bahkan, pada 2–4 November 2026, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar telah mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Bali. Buleleng, Jembrana, dan Tabanan masuk kategori siaga pada periode awal peringatan tersebut.
BBMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dengan kecepatan maksimum mencapai 38 kilometer per jam serta gelombang laut setinggi dua meter atau lebih di sejumlah perairan selatan Bali.
Menghadapi kondisi tersebut, Giri Prasta menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas sektor. TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, hingga desa adat diminta memiliki mekanisme koordinasi dan komando yang jelas.
Optimalisasi informasi dan peringatan dini BMKG juga harus dilakukan, terutama di kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi dan informasi yang akurat agar dapat mengambil langkah penyelamatan secara tepat.
“Utamakan keselamatan masyarakat dan keselamatan diri. Tingkatkan edukasi kepada masyarakat, berikan informasi yang akurat, serta laporkan setiap perkembangan secara berjenjang,” pesannya.
Kesiapsiagaan Berlandaskan Semangat Menyama Braya
Giri Prasta menegaskan, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Perlindungan terhadap manusia dan alam harus berjalan beriringan melalui perencanaan yang matang serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Ia juga mengapresiasi dukungan Polda Bali, Kodam IX/Udayana, BPBD, tenaga kesehatan, dan seluruh instansi yang terlibat dalam apel kesiapsiagaan tersebut.
Menurutnya, penanganan bencana bukan semata-mata tugas pemerintah atau aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan solidaritas dan kepedulian seluruh masyarakat.
Semangat menyama braya atau persaudaraan dan kebersamaan harus menjadi landasan dalam menghadapi setiap ancaman bencana.
“Dengan semangat menyama braya, mari satukan tekad untuk siaga sebelum bencana, siap saat bencana, dan bangkit setelah bencana. Jadilah yang terdepan menjaga Bali dengan hati dan aksi nyata, demi Bali yang aman, nyaman, dan lestari,” tutupnya.
Usai memimpin apel, Giri Prasta bersama Kapolda Bali Brigjen Pol Pasma Royce dan Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana meninjau kesiapan pasukan, kendaraan, serta sarana dan prasarana pendukung.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kekuatan yang telah disiapkan benar-benar dalam kondisi siap dikerahkan apabila terjadi bencana di wilayah Bali. (kbs)