Foto: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali saat melakukan audiensi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana di Ruang Tamu Pangdam IX/Udayana, Denpasar, Selasa (29/9/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memperkuat koordinasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Bali.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi sekaligus pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPU Bali dan Kodam IX/Udayana di Ruang Tamu Pangdam IX/Udayana, Denpasar, Selasa (29/9/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing lembaga, terutama dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Bali.
PKS tersebut berlaku selama lima tahun dengan sejumlah ruang lingkup strategis. Mulai dari pertukaran data dan informasi kepemiluan, dukungan pengamanan distribusi logistik, koordinasi dan sosialisasi mengenai netralitas TNI, hingga pemanfaatan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia di wilayah teritorial Bali.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah pemutakhiran data penduduk yang mengalami perubahan status menjadi prajurit TNI maupun purnawirawan.
Persoalan ini berkaitan dengan hasil pencermatan data turunan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026. Dari pencermatan tersebut ditemukan 117 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih karena telah beralih status menjadi anggota TNI.
Melalui PKS ini, KPU Bali dan Kodam IX/Udayana akan memperkuat proses verifikasi, pembersihan, dan pembaruan data secara terpadu. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga akurasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas daftar pemilih di Bali.
Kerja sama juga mencakup penguatan koordinasi terkait netralitas prajurit TNI. Kodam IX/Udayana menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit serta mendukung aspek pengamanan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan selama tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung.
Dengan adanya kerja sama tersebut, KPU Bali dan Kodam IX/Udayana diharapkan dapat membangun koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.
Sinergi kedua lembaga menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan di Bali berlangsung secara aman, tertib, transparan, dan berintegritas. (kbs)