Foto: Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Bali bersama Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali yang membahas anggaran dan program prioritas bidang ketenagakerjaan, Senin (28/9/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Kesempatan bekerja di luar negeri dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di Bali. Namun, tingginya biaya pelatihan hingga keberangkatan masih menjadi kendala bagi warga kurang mampu yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Bali dalam rapat kerja bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Bali, Senin (28/9/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta bersama Ni Made Sumiati, dewan mendorong pemerintah menghadirkan terobosan di bidang ketenagakerjaan, bukan sekadar menjalankan program rutin setiap tahun.
Suwirta menilai program penempatan PMI dapat dikembangkan sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan skema pembiayaan yang memungkinkan warga kurang mampu mengikuti pelatihan hingga berangkat bekerja ke luar negeri.
“Daripada diberikan sembako, lebih baik kita berikan kail, bukan ikan,” ujar Suwirta.
Ia memperkirakan kebutuhan biaya calon PMI sejak pelatihan hingga keberangkatan mencapai sekitar Rp50 juta. Menurutnya, dana tersebut lebih tepat dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memperoleh penghasilan secara mandiri dalam jangka panjang.
“Kalau sembako setengah miliar tidak akan cukup. Kita beri kail, bukan ikan,” tegasnya.
Suwirta mengatakan pengalaman memberangkatkan sejumlah warga kurang mampu menjadi PMI menunjukkan adanya peluang perubahan ekonomi keluarga setelah mereka bekerja di luar negeri. Bahkan, menurutnya, terdapat warga yang kemudian secara sadar berupaya keluar dari kategori keluarga miskin.
“Setelah beberapa kali diberangkatkan, mereka berani dengan kesadaran mengeluarkan diri dari KK miskin. Kalau perbekel susah mengeluarkan warganya dari KK miskin kalau tidak dari kesadaran warga itu,” katanya.
Dorong Kolaborasi Pembiayaan
Untuk mengatasi persoalan biaya, Suwirta mengusulkan pemerintah menggandeng lembaga keuangan. Sejumlah opsi yang disebut antara lain Lembaga Perkreditan Desa (LPD), BPD Bali, perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Jamkrida.
Menurutnya, pemerintah dapat memfokuskan anggaran pada pelatihan dan pendampingan. Sementara kebutuhan biaya keberangkatan dapat dicarikan melalui skema pembiayaan bersama lembaga keuangan.
Dengan pola tersebut, pemerintah tidak harus menanggung seluruh kebutuhan melalui APBD.
“Kalau untuk pelatihan pemerintah bisa menganggarkan itu. Untuk berangkat karena tidak boleh lewat APBD, bekerja sama dengan LPD, BPD Bali juga, dan Jamkrida,” ujarnya.
Selain persoalan akses menjadi PMI, Komisi IV DPRD Bali juga menyoroti anggaran penanganan perselisihan hubungan industrial. Dalam rancangan anggaran, penanganan perselisihan disebut hanya mencakup sekitar sembilan perkara dalam satu tahun.
Suwirta meminta angka tersebut dikaji kembali agar perencanaan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan.
“Mumpung belum ketok palu, tolong dikaji lagi. Ini minim sekali,” ujarnya.
Penyusunan UMP Masih Berjalan
Dalam rapat tersebut, Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menyampaikan proses penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali masih berlangsung.
Kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan UMP dilakukan melalui BRIDA. Hasil kajian tersebut juga telah melalui proses review oleh tim penjamin.
Setiawan menyebut proses penyusunan UMP memiliki waktu sekitar 45 hari kerja dan ditargetkan rampung pada akhir November.
Di sisi lain, Suwirta mempertanyakan data tingkat pengangguran Bali yang berada di kisaran 1,2 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sumber data dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan. Data pembanding dinilai penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pasar kerja di Bali.
“Harus punya data pembanding, harus inovatif,” katanya.
11 PMI Bali Meninggal Dunia
Aspek keselamatan PMI juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Setiawan menyampaikan terdapat 11 PMI asal Bali yang meninggal dunia sepanjang tahun ini.
Pemerintah, kata dia, telah membentuk satuan tugas untuk mempercepat proses pemulangan PMI yang meninggal dunia.
Sementara itu, keberangkatan PMI dilakukan melalui sejumlah skema, mulai dari business to business (B2B), government to government (G to G), hingga jalur mandiri. Skema mandiri masih menjadi salah satu jalur yang banyak digunakan.
Dalam jalur tersebut, berbagai risiko pada dasarnya menjadi tanggung jawab calon PMI. Pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai prosedur dan konsekuensi bekerja di luar negeri. Namun, informasi tersebut belum tentu diterima secara utuh oleh seluruh calon pekerja.
Karena itu, Suwirta meminta PMI yang berangkat melalui jalur mandiri tetap masuk dalam pendataan pemerintah. Menurutnya, data tersebut penting agar pemerintah dapat melakukan perlindungan sekaligus pencegahan apabila muncul persoalan.
“Yang mandiri itu harus tercatat. Mereka adalah anak-anak cerdas, melihat berbagai peluang. Prosedurnya ada, tetapi sayang mereka tidak tercatat. Bagaimana pencegahan ini?” ujarnya.
Suwirta pada akhirnya meminta inovasi menjadi bagian nyata dari program kerja Disnaker ESDM Bali. Menurutnya, program ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengulang pola yang sama setiap tahun, tetapi harus mampu melahirkan solusi baru terhadap persoalan masyarakat.
“Jangan hanya program kerja. Setiap tahun minimal menghasilkan inovasi,” pungkasnya. (kbs)