Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster saat Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (21/9).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai mengoptimalkan sejumlah aset daerah yang selama bertahun-tahun dinilai belum memberikan pendapatan maksimal. Langkah ini diambil sebagai salah satu strategi kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Bali.
Salah satu aset utama yang menjadi sorotan berada di kawasan Padanggalak, Denpasar. Lahan yang sebelumnya dikerjasamakan sejak dekade 1980-an untuk kawasan Penyu Dewata tersebut sempat mangkrak. Namun, setelah dilakukan evaluasi menyeluruh dan masuknya mitra baru, aset tersebut kini kembali dikerjasamakan sesuai mekanisme regulasi yang berlaku.
Melalui optimalisasi aset di Padanggalak tersebut, Pemprov Bali berhasil mengantongi dana sekitar Rp60 miliar yang seluruhnya telah masuk ke kas daerah.
“Dulu mangkrak, gedungnya jorok. Sekarang sudah masuk sekitar Rp60 miliar. Jadi itu menambah PAD kita,” kata Gubernur Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (21/9/2026).
Selain kawasan Padanggalak, Pemprov Bali juga mengoptimalkan lahan seluas sekitar 50 are di kawasan Renon yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Bali Tourism Board dan UPT Samsat. Saat ini, lahan tersebut dialihfungsikan untuk pemanfaatan BPD Bali. Berdasarkan hasil appraisal, nilai lahan tersebut mencapai sekitar Rp145 miliar dan dijadikan sebagai bentuk penyertaan modal Pemprov Bali di bank daerah tersebut.
Gubernur Bali dua periode jebolan ITB Bandung ini memperkirakan penyertaan modal di BPD Bali dapat memberikan potensi tambahan pendapatan daerah sekitar Rp30 miliar lebih per tahun yang mulai berjalan pada 2027.
“Bayangkan, dari nol menjadi Rp30-an miliar per tahun,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Tak berhenti di situ, perhatian Pemprov Bali juga tertuju pada aset strategis di kawasan Nusa Dua dengan luas mencapai sekitar 39,8 hektare. Aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga sejak dekade 1980-an ini sebelumnya hanya menyumbang sekitar Rp6 miliar per tahun, lalu sempat naik tipis menjadi Rp7 miliar.
Setelah dilakukan evaluasi dan appraisal ulang, kerja sama baru dengan mitra lain berhasil mendongkrak nilainya secara signifikan menjadi sekitar Rp57 miliar per tahun. Bahkan, mitra baru tersebut menawarkan skema pembayaran di muka secara bertahap dengan nilai total mencapai sekitar Rp850 miliar.
Gubernur Koster menegaskan bahwa skema dan pola optimalisasi serupa akan terus diterapkan pada sejumlah aset Pemprov Bali lainnya. Langkah ini dilakukan agar seluruh kekayaan aset daerah tidak hanya berhenti sebagai catatan administrasi, melainkan mampu memberikan kontribusi pendapatan yang nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan Bali. (kbs)