Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer), mendorong penanganan serius terhadap gangguan jalur logistik Ketapang-Gilimanuk yang berdampak pada distribusi barang, UMKM, aktivitas adat, hingga pariwisata Bali.
Denpasar, KabarBaliSatu
Kemacetan di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai menjadi perhatian serius karena tidak hanya menghambat perjalanan kendaraan, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai pasok barang dari Jawa menuju Bali.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, mendorong pemerintah segera mengambil langkah terukur untuk memastikan jalur logistik tersebut tetap berjalan.
Menurut Demer yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali itu, persoalan Ketapang-Gilimanuk perlu mendapat perhatian khusus karena Bali masih sangat bergantung pada pasokan barang dari Jawa. Jika jalur tersebut terganggu dalam waktu lama, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, masyarakat hingga kegiatan adat dan pariwisata.
“Ini akan memberatkan terutama UMKM dan kegiatan adat di Bali. Kita tahu, UMKM merupakan penopang ekonomi kita ketika masa krisis. Apalagi dengan kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, ini menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian khusus,” ujar Demer yang juga Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI itu.
Volume Kendaraan Naik, Kapasitas Penyeberangan Turun
Kemacetan di Ketapang-Gilimanuk terjadi ketika volume kendaraan meningkat sementara kapasitas layanan penyeberangan mengalami tekanan.
Data ASDP pada periode 30 Agustus-5 September 2026 menunjukkan terdapat 43.327 kendaraan yang melintas di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Jumlah tersebut meningkat sekitar 8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, jumlah kapal yang beroperasi justru turun sekitar 11 persen, menjadi 176 kapal. Jumlah perjalanan atau trip juga mengalami penurunan sekitar 21 persen, menjadi 1.210 trip.
Kondisi tersebut membuat kapasitas angkut tidak sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan kendaraan yang hendak menyeberang.
Persoalan juga diperparah dengan adanya satu dari empat kapal milik Atosim Lampung Pelayaran (ALP) yang sedang menjalani docking, sehingga kapasitas angkut pada lintasan tersebut ikut berkurang.
Selain itu, kapasitas kantong parkir atau ruang tunggu kendaraan yang dikelola BUMDes untuk layanan ALP disebut hanya sekitar 85 kendaraan. Pada saat yang sama, sejumlah fasilitas penyeberangan alternatif juga masih menghadapi keterbatasan kapasitas.
Pekerjaan revitalisasi atau perbaikan sejumlah dermaga turut menjadi salah satu faktor yang mengurangi kapasitas efektif pelayanan. Kondisi air laut yang surut juga sempat membuat kapal kesulitan bersandar, terutama di Dermaga LCM, sehingga proses bongkar-muat menjadi lebih lambat.
Kombinasi peningkatan volume kendaraan, berkurangnya kapal dan trip, pekerjaan dermaga, keterbatasan ruang tunggu serta kondisi pasang-surut tersebut kemudian membuat antrean kendaraan mengular dan mengganggu kelancaran arus barang Jawa-Bali.
ALFI: Gangguan Bisa Menjadi Krisis Logistik Bali
Kekhawatiran terhadap dampak kemacetan tersebut sebelumnya juga disampaikan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Logistics and Forwarders Association (ALFI/ILFA).
Dalam siaran pers 5 September 2026, ALFI/ILFA menyebut kepadatan dan antrean panjang kendaraan, khususnya angkutan logistik, telah mengganggu kelancaran arus barang dari Jawa menuju Bali.
ALFI/ILFA mencatat meningkatnya waktu tunggu kendaraan berpotensi meningkatkan biaya operasional angkutan dan distribusi, mengganggu kepastian waktu pengiriman barang, serta menambah beban biaya logistik bagi pelaku usaha maupun konsumen.
Dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan transportasi. Di belakang setiap kendaraan yang tertahan terdapat barang, kontrak pengiriman, persediaan perusahaan, kebutuhan hotel dan restoran, perdagangan ritel, UMKM hingga kebutuhan masyarakat Bali.
ALFI/ILFA bahkan mengingatkan bahwa gangguan berkepanjangan di koridor Ketapang-Gilimanuk dapat berkembang dari persoalan transportasi menjadi persoalan logistik Bali. Dampaknya dapat menjalar ke ketersediaan barang, biaya distribusi, harga, kegiatan usaha hingga sektor pariwisata.
Demer Minta Komisi V dan VI Bergerak
Melihat kondisi tersebut, Demer mengatakan persoalan Ketapang-Gilimanuk tidak bisa hanya diselesaikan secara parsial.
Ia akan mendorong anggota Komisi V DPR RI yang membidangi transportasi dan infrastruktur untuk ikut mengambil langkah penanganan. Komisi VI juga akan didorong melakukan kerja sesuai bidangnya, terutama berkaitan dengan dunia usaha, perdagangan dan UMKM.
“Saya nanti meminta teman-teman Komisi V yang membidangi ini, dan termasuk nanti Komisi VI, untuk segera melakukan kerja-kerja yang terukur, sehingga mampu menyelesaikan persoalan logistik yang ke Bali ini,” kata wakil rakyat yang sudah lima periode berjuang di DPR RI itu.
Demer menilai kelancaran logistik merupakan bagian penting dari menjaga ketahanan ekonomi Bali. Apalagi, dalam kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, UMKM menjadi salah satu sektor yang perlu dijaga agar tidak ikut terbebani oleh kenaikan biaya distribusi.
Logistik Pariwisata Bali Ikut Terancam
Menurut Demer, persoalan logistik juga berkaitan erat dengan keberlangsungan pariwisata Bali.
Ia menegaskan, adat dan budaya merupakan bagian penting dari ekosistem pariwisata Bali. Pada saat yang sama, berbagai kebutuhan penunjang pariwisata masih banyak didatangkan dari luar Bali, terutama dari Jawa.
“Kita tahu bahwa adat dan budaya Bali juga merupakan kunci pokok daripada pariwisata. Sehingga ini juga perlu mendapat perhatian tentang logistik ini. Karena banyak sekali penunjang daripada pariwisata juga berasal dari luar Bali, utamanya dari Jawa,” jelas politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.
Pandangan tersebut sejalan dengan ALFI/ILFA yang menyebut Bali memiliki karakteristik rantai pasok yang membutuhkan perhatian khusus sebagai wilayah kepulauan sekaligus salah satu pusat pariwisata utama Indonesia. Kelancaran pasokan barang dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kualitas pelayanan industri pariwisata.
Penanganan Tak Cukup Hanya Tambah Kapal
ALFI/ILFA menilai persoalan Ketapang-Gilimanuk tidak cukup ditangani hanya dengan menambah kapal. Penanganan perlu dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Evaluasi mencakup kapasitas dermaga, produktivitas bongkar-muat, pola operasi kapal, kapasitas zona penyangga, manajemen antrean kendaraan, akses jalan, sistem reservasi, pengaturan kedatangan kendaraan serta koordinasi antara Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.
ALFI/ILFA juga mengusulkan lima langkah mendesak, mulai dari memperkuat koordinasi terpadu pengendalian arus logistik, memberikan prioritas bagi kendaraan yang membawa bahan pangan, kebutuhan pokok, barang mudah rusak dan obat-obatan, hingga melakukan audit kapasitas dan operasi keseluruhan sistem Ketapang-Gilimanuk.
Penguatan informasi mengenai antrean, status layanan dan perkiraan waktu penyeberangan juga dinilai penting. Untuk jangka panjang, pemerintah didorong menyusun Rencana Ketahanan Koridor Logistik Ketapang-Gilimanuk hingga 2029 dan sesudahnya.
Dorong Jalur Tol Lewat Utara Bali
Selain meminta penanganan segera di Ketapang-Gilimanuk, Demer juga mendorong pengembangan jalur distribusi alternatif melalui Bali Utara.
Menurutnya, jalur tol seharusnya tidak hanya berorientasi pada kawasan selatan Bali, tetapi juga melewati wilayah utara. Jalur tersebut dinilai dapat sekaligus menghidupkan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai salah satu simpul distribusi barang.
“Jalur tol itu seharusnya lewat utara juga, sehingga bisa menghidupkan Celukan Bawang,” ujarnya.
Demer menilai jalur tol melalui utara dapat membantu mengurai tekanan distribusi barang apabila terjadi gangguan pada penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Arus barang juga dapat diarahkan lebih mudah menuju Bali Tengah, Bali Utara hingga Bali Timur, sehingga distribusi tidak seluruhnya bertumpu pada jalur selatan.
“Kalau lewat tol ke arah utara, maka termasuk juga mengurai pengiriman barang-barang, utamanya termasuk pariwisata ke arah Bali Tengah maupun Bali Utara dan Bali Timur,” katanya.
Menurut Demer, penguatan konektivitas dan diversifikasi jalur logistik perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang Bali. Dengan lebih banyak pilihan jalur distribusi, gangguan pada satu titik transportasi tidak serta-merta menghentikan arus barang menuju berbagai wilayah di Bali.
Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan ALFI/ILFA bahwa pelabuhan, kapal, jalan, terminal, pergudangan dan kendaraan angkutan barang harus dipandang sebagai satu kesatuan rantai transportasi dan logistik yang saling bergantung. (kbs)