Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Dapil Bali, Ir. I Nengah Senantara.
Denpasar, KabarBaliSatu
Ketimpangan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali yang masih terpusat di wilayah Bali Selatan memicu krisis multidimensi. Kawasan pesisir selatan tidak hanya menghadapi kemacetan parah, mahalnya harga lahan, dan melonjaknya kriminalitas, tetapi juga mulai mengalami kelangkaan air bersih serta keterbatasan pasokan listrik.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Dapil Bali, Ir. I Nengah Senantara, mendesak pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan BUMN untuk segera menghentikan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Bali Selatan. Pembangunan dan investasi prioritas diminta segera dialihkan ke Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat demi pemerataan ekonomi daerah.
“Konsen saya adalah Bali mau dibawa ke mana ke depannya? Karena kita tahu Bali ini sekarang, terutama di Bali Selatan, sudah overblown dan overcapacity. Di mana-mana macet, penerbangan penuh, harga tiket mahal, dan tingkat urbanisasi luar biasa tinggi karena penduduk dari wilayah lain menumpuk di selatan,” kata Senantara di sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Denpasar, Bali, Jumat (4/9/2026).
Senantara menekankan bahwa daya dukung Bali Selatan sudah pada titik nadir. Tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan Canggu, Nusa Dua, dan Sanur bahkan sudah meleber ke wilayah Gianyar, Denpasar, hingga Tabanan. Kondisi ini berdampak langsung pada kenyamanan wisatawan dan kehidupan masyarakat lokal yang kian terpinggirkan.
“Untuk ke depan yang namanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), saya menekankan tidak masuk lagi ke arah Bali Selatan. Karena Bali Selatan yang sekarang saja dengan adanya KEK di Sanur, KEK di serangan, dan tentu juga investor-investor masuk yang memang luar biasa masifnya. Tingkat kepadatan lalu lintas itu sudah tidak mampu. Terutama daerah-daerah Canggu, Nusa Dua, termasuk Sanur, dan merambab lagi ke arah Gianyar, arah Denpasar, dan juga Tabanan. Ini yang sangat saya soroti, bahwa Bali Selatan tidak perlu lagi ada KEK dan PSN, ” tegas Senantara.
Senantara yang juga Ketua DPW Partai NasDem Bali itu mencontohkan keluhan wisatawan mancanegara yang menilai kenyamanan Bali sudah terganggu akibat kemacetan ekstrem.
“Ada testimoni dari wisatawan Australia yang dulu sering ke Bali. Saat datang terakhir, mereka memberi pernyataan bahwa Bali terasa tidak layak lagi dikunjungi. Jarak tempuh menuju Canggu yang seharusnya dekat, kini memakan waktu dua sampai tiga jam akibat jalan yang overcapacity,” jelasnya.
Selain masalah aksesibilitas, infrastruktur dasar di Bali Selatan juga mulai terancam. “Bali Selatan ini sekarang sedang defisit air bersih dan listriknya terbatas. Jangankan untuk kebutuhan industri pariwisata, air untuk rumah tangga warga saja sudah ‘senin-kamis’. Kalau ini dibiarkan, dampaknya bisa seperti di kawasan destinasi lain yang ditinggalkan wisatawan karena masalah air,” lanjut legislator asal Bali tersebut.
Oleh karena itu, Senantara meminta Danantara, Kementerian BUMN, serta pemerintah daerah satu suara dalam membatasi izin pembangunan besar di Bali Selatan dan mengarahkannya ke kawasan lain yang telah memiliki pemetaan jelas.
Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Bali sejatinya telah memetakan zonasi wilayah. Bali Utara bagian barat diproyeksikan sebagai kawasan industri, sedangkan Bali Utara bagian timur sebagai kawasan kebudayaan dan purbakala. Di samping itu, Bali Utara memiliki potensi wisata alam mendunia seperti air terjun dan Pantai Lovina, serta keterhubungan logistik melalui Pelabuhan Celukan Bawang.
Sementara itu, wilayah Bali Timur seperti Kabupaten Karangasem memiliki potensi wisata sejarah dan spiritual yang sangat kuat, mulai dari Pura Besakih, Pura Lempuyang, hingga titik penyelaman (diving) kelas dunia.
“Jika Danantara dan BUMN mau menyarankan agar PSN dan investasi disebarkan ke Bali Utara, Timur, dan Barat, saya meyakini beban krodit di Bali Selatan bisa teratasi. Penyebab utama kemacetan di selatan adalah urbanisasi besar-besaran dari kawasan lain karena pemusatan ekonomi,” ungkap Senantara.
Di sisi lain, perizinan investasi berada di tangan pemerintah daerah. Maka dari itu, ia mendorong jajaran eksekutif, khususnya Gubernur Bali serta Para Bupati dan Wali Kota, untuk berani mengambil langkah tegas dalam membatasi izin di wilayah selatan.
“Bola penentu ada di eksekutif. Gubernur bersama Bupati dan Wali Kota harus menyuarakan hal yang sama bahwa Bali Selatan sudah overload. Dengan mengarahkan investasi ke Buleleng, Karangasem, dan Jembrana, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Bali akan seimbang sesuai keunggulan dan kekhasan daerahnya masing-masing,” pungkasnya. (kbs)