Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer.
Jakarta, KabarBaliSatu
Komisi VI DPR RI mendorong penambahan alokasi anggaran untuk Kementerian Perdagangan guna mengoptimalkan potensi bonus demografi serta mengatasi tantangan pengangguran di Indonesia.
Langkah ini dinilai krusial agar hasil hilirisasi industri tidak terhenti di tahap produksi, melainkan mampu menembus pasar secara efektif di tengah tekanan ekonomi global.
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi sektor perdagangan harus diiringi dengan strategi pemasaran yang matang agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Hal itu diiampaikan Demer dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI dengan menghadirkan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dalam agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2027, Senin (31/8/2026).
“Konsen kita adalah mengurangi pengangguran dari angkatan kerja kita. Hilirisasi tidak boleh berhenti ketika bahan mentah telah berubah menjadi produk. Tantangan berikutnya adalah bagaimana produk tersebut dapat masuk ke pasar, diserap konsumen, dan memberikan nilai tambah,” ujar Demer yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu.
Selain penyerapan produk hilirisasi dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perhatian serius juga disorot terkait efektivitas perlindungan konsumen di tanah air. Demer menilai estimasi kerugian masyarakat yang dicatat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebesar Rp1 triliun belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Saya tidak percaya kerugian masyarakat hanya Rp1 triliun. Banyak masyarakat kita yang tidak berani mengadu walaupun sudah rugi, malas mengadu, atau memang tidak paham cara mengadu. Kondisi perlindungan konsumen di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan,” tegas wakil rakyat yang sudah lima periode mangabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan masyarakat Bali itu.
Atas dasar dinamika tersebut, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran agar tidak sekadar berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin hak-hak masyarakat serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya. (kbs)