Foto: Gubernur Koster saat menghadiri pelantikan Pengurus DPC Peradi SAI Denpasar masa bakti 2026-2030 di Riverside Convention Center, Kota Denpasar, Sabtu (22/8).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster mendorong DPC Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Denpasar bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan dan penegakan hukum. Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah memberikan pendampingan hukum terhadap desa adat dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri pelantikan Pengurus DPC Peradi SAI Denpasar masa bakti 2026-2030 di Riverside Convention Center, Kota Denpasar, Sabtu (22/8/2026). Kepengurusan baru DPC Peradi SAI Denpasar kini resmi dipimpin I Made “Ariel” Sudarsana, S.H., M.H., yang sebelumnya terpilih melalui Musyawarah Cabang (Muscab) II pada 3 Juli 2026.
“Tentu saja kita berharap nanti bisa bersinergi untuk pembangunan, terutama di bidang penegakan hukum,” kata Koster dalam sambutannya.
Secara khusus, Koster menyinggung persoalan hukum yang berkaitan dengan lembaga desa adat dan LPD. Keberadaan LPD dinilainya harus mendapat perhatian serius karena memiliki kontribusi besar bagi perekonomian serta pembangunan masyarakat desa adat di Bali.
Sebagai langkah nyata, Koster mengungkapkan bahwa Pemprov Bali tengah menyiapkan peraturan daerah baru berkaitan dengan LPD. Regulasi ini diarahkan untuk semakin memperkuat karakter LPD sebagai lembaga yang berakar pada desa adat dan hukum adat Bali. Ia menilai sistem serta kelembagaan adat warisan leluhur merupakan kekayaan daerah yang harus dimanfaatkan dan diperkuat.
Koster pun berharap kolaborasi antara Pemprov Bali dan Peradi SAI tidak berhenti pada gagasan semata, melainkan diwujudkan melalui program konkret.
“Saya akan menunggu hasilnya nanti, supaya ada yang konkret untuk Bali,” ujarnya.
Merespons arahan tersebut, Harry Ponto mengapresiasi kepengurusan baru DPC Peradi SAI Denpasar yang telah membangun komunikasi dengan Gubernur Bali terkait peluang pendampingan hukum desa adat dan LPD. Ia menegaskan pentingnya peran advokat dalam mencegah persoalan hukum sebelum sengketa terjadi.
“Advokat jangan hanya datang setelah ada masalah. Advokat juga harus mampu bekerja sebelum masalah timbul,” tegas Harry.
Harry menjelaskan bahwa melalui legal audit, advokat dapat membantu mengidentifikasi risiko, memperbaiki tata kelola, serta mencegah masalah hukum sejak awal. Peradi SAI juga menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan tenaga yang memiliki kompetensi apabila kerja sama pendampingan tersebut direalisasikan.
Selain itu, Harry menekankan agar kepengurusan DPC Peradi SAI Denpasar berjalan secara profesional tanpa meninggalkan etika maupun penghormatan kepada para senior.
“Organisasi yang sehat bukan organisasi yang sibuk mengganti yang lama dengan yang baru. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang menghormati seniornya, memberi ruang kepada generasi berikutnya dan membuat keduanya berjalan bersama,” kata Harry.
Ia meminta kepengurusan di bawah kepemimpinan Ariel dapat menjadikan DPC Peradi SAI Denpasar tidak sekadar sebagai wadah organisasi profesi, melainkan rumah bagi para advokat yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali. (kbs)