Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem I Nengah Senantara saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Surabaya, KabarBaliSatu
Skema baru pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai menjadi momentum strategis untuk membenahi bisnis dan regulasi sektor maritim nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan permodalan PT PAL Indonesia agar mampu menangkap besarnya potensi pasar domestik.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Menurut Nengah, pembenahan regulasi dan penguatan industri perkapalan nasional harus berjalan beriringan. Pemerintah dan BUMN juga perlu memastikan industri galangan kapal dalam negeri memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia.
Ia menilai, keberadaan Danantara membuka peluang untuk melakukan konsolidasi dan perbaikan tata kelola BUMN, baik dari sisi regulasi maupun pengembangan bisnis.
“Dengan diambil alihnya oleh Danantara, peluang ke arah perbaikan, baik dari segi regulasi maupun dari segi bisnis ekonomi peluangnya sangat bagus. Komisi VI sangat mendukung, terutama terkait PT PAL yang menyampaikan bahwa pasar domestik saja luar biasa permintaannya, cuma konsolidasinya yang belum memadai,” ujar Nengah.
Selain mendorong penguatan industri perkapalan, legislator NasDem dari daerah pemilihan Bali tersebut menyoroti persoalan kemacetan yang terus berulang di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Antrean panjang yang terjadi saat musim libur dan hari besar keagamaan dinilai membutuhkan solusi yang lebih permanen.
Nengah menyebut rencana penambahan armada kapal serta pengembangan pelabuhan baru, termasuk Pelabuhan Celukan Bawang, dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Gilimanuk.
“Setiap tahun penyakit antre sampai berjam-jam bahkan berhari-hari selalu terjadi, terutama saat Natal dan Hari Raya Nyepi. Rencana penambahan armada kapal serta pengondisian pelabuhan baru seperti di Celukan Bawang sangat bagus untuk mengurai kepadatan yang ada di Gilimanuk,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas angkutan laut harus tetap menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Peremajaan kapal yang sudah berusia tua dan tidak lagi memenuhi standar kelayakan operasi dinilai tidak dapat ditunda hanya karena alasan keterbatasan anggaran.
“Paling utama adalah safety. Kalau memang kapalnya sudah tua dan tidak layak, itu harus segera diperbaiki atau diganti. Kita jangan membicarakan masalah keuangan dengan mengabaikan masalah keamanan, itu tidak boleh terjadi. Kita siap dukung untuk pengadaan kapal baru ataupun perbaikannya,” tegas Nengah.
Sebagai Ketua DPW NasDem Bali, Nengah juga menyoroti dampak ekonomi dari kunjungan kapal pesiar atau cruise ke Bali, khususnya melalui Pelabuhan Benoa. Ia mengaku menerima keluhan dari pelaku usaha hotel dan restoran yang menilai manfaat ekonomi kunjungan wisatawan kapal pesiar belum optimal dirasakan oleh masyarakat lokal.
Ia menyinggung adanya dugaan praktik monopoli dalam aktivitas bisnis wisatawan kapal pesiar. Menurutnya, apabila wisatawan lebih banyak diarahkan untuk berbelanja dan menggunakan layanan di dalam kapal, maka perputaran ekonomi yang seharusnya masuk ke daratan dan dinikmati pelaku usaha lokal menjadi terbatas.
“Banyak pengusaha hotel dan restoran di Bali menyampaikan keluhan karena dampak ekonomi dari kapal cruise masih kurang memadai akibat adanya sinyalemen monopoli usaha, di mana tamu dikondisikan belanja di dalam kapal,” pungkasnya.
Nengah berharap pembenahan sektor maritim ke depan tidak hanya berorientasi pada penguatan bisnis BUMN, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem pelayaran yang aman, efisien, kompetitif, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan penguatan industri perkapalan nasional, perbaikan konektivitas penyeberangan, peningkatan keselamatan pelayaran, serta optimalisasi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata kapal pesiar, industri maritim Indonesia diharapkan mampu tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah maupun nasional. (kbs)