Foto: Bupati Satria melakukan audiensi dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali, Javid Hurriyanto, di Kantor BBPJN Jatim – Bali pada Selasa (21/7).
Klungkung, KabarBaliSatu
Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memacu percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan. Bupati Klungkung, I Made Satria, secara resmi mengajukan usulan prioritas penanganan jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Nusa Penida, langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Langkah strategis ini ditandai dengan audiensi Bupati Satria bersama Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali, Javid Hurriyanto, di Kantor BBPJN Jatim – Bali pada Selasa (21/7/2026).
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut nyata Pemkab Klungkung dalam memanfaatkan skema Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penanganan Jalan Daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026.
Fokus utama usulan ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar-pulau di kawasan Nusa Lembongan – Nusa Ceningan, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat guna mendukung program swasembada pangan di Kecamatan Nusa Penida.
Dalam pertemuan formal tersebut, Bupati Satria memaparkan 6 usulan infrastruktur prioritas milik Pemkab Klungkung. Diantaranya; Pembangunan Jembatan Nusa Lembongan – Nusa Ceningan, Peningkatan Jalan Pertigaan SD 2 Lembongan – Bias Munjul, Peningkatan Jalan Jembatan Kuning – Batu Melawang, Peningkatan Jalan Banjarangkan – Tohpati, Peningkatan Jalan Pertigaan Batumadeg – Sebuluh, dan Peningkatan Jalan Kutampi – Pertigaan.
Dari total enam usulan tersebut, sebanyak empat proyek ditetapkan sebagai skala prioritas utama untuk dieksekusi pada TA 2026. Sementara dua proyek sisanya akan didorong pada tahap pengajuan berikutnya.
“Penguatan infrastruktur ini sangat vital. Tujuannya untuk memutus keterisolasian antar-wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan memicu pertumbuhan ekonomi berbasis swasembada pangan di kawasan kepulauan Nusa Penida,” tegas Bupati Satria.
Dalam audiensi penting ini, Bupati Satria didampingi oleh jajaran pejabat Pemkab Klungkung, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Klungkung, dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Menanggapi paparan Pemkab Klungkung, Kepala BBPJN Jatim – Bali, Javid Hurriyanto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Bupati Klungkung. Pihaknya memastikan empat usulan prioritas tersebut siap dikawal penuh untuk proses pelaksanaan konstruksi di tahun 2026.
Meski demikian, BBPJN memberikan catatan penting terkait kesiapan teknis di lapangan agar pengerjaan tidak menemui hambatan.
“Untuk kelancaran pengerjaan, kami minta Pemkab Klungkung segera melakukan pemetaan dan pendataan aset lahan serta utilitas, khususnya jaringan listrik dan internet di lokasi proyek. Hal ini agar tidak terjadi kendala teknis saat konstruksi berjalan. Begitu dimulai, kami siap mengawal sampai tuntas,” pukas Javid. (kbs)