Foto: Bupati Klungkung I Made Satria saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Pengembangan Wilayah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Bupati Klungkung I Made Satria memanfaatkan Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Pengembangan Wilayah Provinsi Bali untuk mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Klungkung, khususnya kawasan Nusa Penida. Usulan tersebut disampaikan dalam forum yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).
Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menjadi wadah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan Bali ke depan. Fokus pembahasan meliputi penguatan sektor pariwisata berbasis budaya, pelestarian lingkungan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam arahannya, AHY menegaskan kehadiran pemerintah pusat di Bali merupakan bentuk komitmen nyata Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di Pulau Dewata secara terintegrasi.
Menurutnya, Bali memiliki posisi strategis sebagai destinasi wisata kelas dunia sekaligus salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Karena itu, pembangunan yang dilakukan harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta pelindungan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
“Kami berkomitmen menghadirkan solusi komprehensif bagi akselerasi pembangunan Bali yang terintegrasi. Sebagai destinasi wisata kelas dunia, kontribusi Bali terhadap perekonomian nasional sangat masif. Oleh karena itu, pertumbuhan pariwisata tidak boleh mengorbankan alam, budaya, maupun kearifan lokal masyarakat Bali,” ujar AHY.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati I Made Satria menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang dinilai mendesak untuk mendukung pengembangan Nusa Penida sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus penggerak ekonomi Kabupaten Klungkung.
Salah satu usulan utama adalah pelebaran ruas jalan di Nusa Penida guna meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, wisatawan, serta distribusi logistik yang terus meningkat seiring berkembangnya sektor pariwisata.
Selain itu, Bupati Satria juga mengusulkan pembangunan dan perbaikan tanggul pantai sebagai langkah mitigasi terhadap abrasi yang mengancam kawasan pesisir, sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat jaringan induk penyediaan air bersih agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sektor pariwisata.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar pengembangan Nusa Penida dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.
“Kami berharap usulan ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Peningkatan infrastruktur ini sangat penting, mengingat Nusa Penida merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan,” kata Bupati Satria.
Ia menilai dukungan pemerintah pusat akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan sekaligus memperkuat daya saing Nusa Penida sebagai destinasi wisata unggulan Bali yang mendunia.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Gubernur Bali Wayan Koster, serta seluruh bupati dan wali kota se-Bali.
Melalui forum lintas kementerian ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu menyatukan langkah dalam merancang pembangunan Bali yang tidak hanya memperkuat sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi juga memastikan pembangunan infrastruktur berlangsung selaras dengan pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (kbs)