Foto: Wagub Giri Prasta menerima kunjungan Wagub Sulawesi Utara, Dr. Johannes Victor Mailangkay, di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (15/7).
Denpasar, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersiap menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat sektor pariwisata nasional. Momentum ini ditandai dengan diterimanya kunjungan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Johannes Victor Mailangkay, beserta jajaran Pemprov Sulut oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (15/7).
Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan sinergi antardaerah dalam mengembangkan tata kelola pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Sulut Victor Mailangkay menyampaikan bahwa kehadiran jajarannya bertujuan untuk mempelajari pengalaman Bali dalam membangun tata kelola pariwisata yang matang, mulai dari penataan destinasi, penguatan kelembagaan, hingga regulasi pendukung.
Langkah studi banding ini dinilai krusial mengingat Sulawesi Utara saat ini tengah mengakselerasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. Rekam jejak Giri Prasta saat memimpin Kabupaten Badung juga menjadi daya tarik utama bagi Pemprov Sulut.
“Kami datang untuk menimba pengalaman dari Bali. Kami juga bersyukur dapat bertemu Bapak Giri Prasta yang selama memimpin Kabupaten Badung berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Pengalaman tersebut tentu menjadi inspirasi bagi kami dalam mengembangkan pariwisata di Sulawesi Utara,” ujar Victor Mailangkay.
Victor menambahkan, pemerintah pusat telah memberikan dukungan kuat bagi KEK Likupang melalui pembangunan Politeknik Pariwisata guna memperkuat kualitas SDM. Terlebih, Sulut kini mencatat tren kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Tiongkok dan Korea Selatan, yang didorong oleh adanya penerbangan langsung dari Manado. Melalui kolaborasi ini, Sulut berharap bisa menyerap regulasi dan metode pelestarian tradisi Bali yang sukses menjadi magnet wisata.
“Kami masih membutuhkan banyak masukan dari Bali, baik terkait pengembangan tradisi yang menjadi daya tarik wisata maupun penguatan regulasi karena Bali telah memiliki pengalaman yang sangat baik,” tambahnya.
Merespons hal tersebut, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyambut baik inisiatif kemitraan ini. Ia menekankan bahwa kolaborasi antardaerah merupakan langkah taktis untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.
“Bali dan Sulawesi Utara bisa menjalin kerja sama yang apik. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan teknis maupun regulasi nantinya dapat dikoordinasikan lebih lanjut melalui Dinas Pariwisata dan badan pengelola. Jika memang ada skema kerja sama yang baik, saya berharap dapat segera disepakati,” tegas Giri Prasta.
Mantan Bupati Badung dua periode ini juga memaparkan bahwa orientasi pariwisata saat ini harus bergeser dari sekadar mengejar kuantitas (mass tourism) menuju peningkatan kualitas destinasi dan pengalaman berwisata. Pembangunan destinasi yang berdaya saing memerlukan penataan kawasan yang tegas, yang terbagi atas zona inti, zona penyangga, serta didukung oleh badan pengelola yang memiliki kewenangan penuh dan tanggung jawab yang jelas.
Lebih lanjut, Giri Prasta menggarisbawahi pentingnya pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Menurutnya, pelibatan aktif masyarakat lokal merupakan formula terbaik dalam menciptakan atraksi budaya dan alam yang autentik bagi wisatawan. Ia kemudian mencontohkan keberhasilan Desa Kutuh di Badung dalam mengelola Pantai Pandawa.
“Kalau ingin meningkatkan kualitas pariwisata, sebaiknya mengembangkan desa wisata. Contohnya Desa Kutuh di Kabupaten Badung yang mengelola Pantai Pandawa. Dahulu desa itu termasuk desa miskin, tetapi kini menjadi salah satu desa yang paling maju karena mampu mengelola potensi wisatanya dengan baik,” ungkapnya.
Kunci dari keberhasilan tersebut, menurut Giri Prasta, terletak pada solidnya sinergi internal masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kuncinya adalah koordinasi yang baik di antara empat banjar yang ada di Desa Kutuh. Dengan kebersamaan, potensi wisata bisa dikelola secara profesional sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Giri Prasta juga mengingatkan adanya peluang besar dari perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi teranyar ini dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengeksplorasi sektor pariwisata, termasuk optimalisasi sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) demi mendongkrak daya saing global.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pemantik lahirnya kesepakatan formal (MoU) antara Pemprov Bali dan Pemprov Sulut dalam melahirkan model pariwisata berkelanjutan yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat di kedua daerah. (kbs)