Foto: Gde Sumarjaya Linggih, Anggota Komisi VI DPR RI.
Denpasar, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, mendukung langkah pemerintah yang tengah menjajaki penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Kebijakan tersebut dinilai sebagai terobosan strategis untuk menekan beban subsidi negara sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Politikus yang akrab disapa Demer itu menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG masih sangat tinggi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada besarnya beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena harga LPG sangat dipengaruhi fluktuasi pasar global.
“Saya mendukung penuh upaya pemerintah untuk mulai melakukan diversifikasi energi melalui pemanfaatan CNG sebagai alternatif gas rumah tangga. Ini adalah langkah maju yang sangat penting untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor LPG yang harganya sangat fluktuatif di pasar global,” ujar Demer dalam keterangannya di Denpasar.
Menurut legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, transisi menuju CNG memiliki sejumlah manfaat strategis. Dari sisi efisiensi anggaran, pemanfaatan sumber gas domestik yang melimpah dinilai dapat mengurangi beban subsidi energi secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain itu, penggunaan gas alam nasional merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kedaulatan energi Indonesia melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Dalam jangka panjang, CNG juga diharapkan memberikan harga yang lebih kompetitif bagi masyarakat dibandingkan LPG yang selama ini sangat dipengaruhi harga pasar internasional.
Meski memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut, Demer mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan infrastruktur distribusi serta aspek keselamatan bagi pengguna. Menurutnya, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan perangkat CNG menjadi faktor penting agar proses transisi dapat berlangsung dengan aman.
“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini. Kami meminta pemerintah untuk memastikan bahwa infrastruktur pengisian hingga konverter kit yang digunakan harus memenuhi standar keamanan tinggi. Jangan sampai transisi ini justru menimbulkan kekhawatiran baru di masyarakat,” tegasnya.
Demer berharap kementerian terkait bersama badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi dapat bekerja secara terintegrasi agar target diversifikasi energi segera terwujud dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
Ia meyakini, dengan dukungan regulasi yang tepat, Indonesia mampu melakukan transisi energi secara efisien tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
“Ini adalah upaya kita bersama untuk menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan kuat. Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada energi impor jika kita memiliki potensi gas alam yang besar di tanah air,” pungkasnya. (kbs)