Foto: Bupati Satria melakukan kunjungan kerja ke kantor Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) di Jakarta, Rabu (1/7).
Jakarta, KabarBaliSatu
Komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Pesinggahan terus diperkuat. Guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai regulasi dan standar keselamatan pelayaran, Bupati Klungkung, I Made Satria, melakukan kunjungan kerja ke kantor Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) di Jakarta, Rabu (1/7).
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Klungkung untuk membangun koordinasi sejak dini dengan otoritas keselamatan dan hukum pelayaran nasional. Pelabuhan Pesinggahan sendiri merupakan salah satu infrastruktur strategis yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Klungkung.
Kehadiran Bupati Satria disambut langsung oleh Ketua Mahkamah Pelayaran Kemenhub RI, Capt. Dr. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., beserta jajaran pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Pelayaran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek yang harus dipersiapkan sebelum pembangunan pelabuhan dilaksanakan, mulai dari proses perencanaan, pemenuhan regulasi, hingga aspek keselamatan maritim. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan Pelabuhan Pesinggahan memenuhi standar hukum yang berlaku sehingga tidak menemui kendala pada tahap pelaksanaan maupun operasional.
Bupati Satria, menegaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Pesinggahan merupakan kebutuhan yang sangat dinantikan masyarakat Klungkung karena akan memberikan manfaat besar bagi berbagai sektor.
“Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Klungkung, baik untuk mendukung konektivitas antar-pulau, pariwisata, hingga kelancaran kegiatan keagamaan dan ekonomi setempat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan semua aspek teknis dan legalitas keselamatan pelayaran dikonsultasikan sejak dini agar proyek ini berjalan lancar tanpa kendala regulasi di kemudian hari,” ujar Bupati Satria.
Menanggapi hal tersebut, pihak Mahkamah Pelayaran menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Klungkung. Ketua Mahkamah Pelayaran, Capt. Dr. Sahattua P. Simatupang, menyatakan komitmennya untuk memberikan masukan, telaah, serta asistensi yang diperlukan terkait aspek-aspek keselamatan pelayaran dan hukum maritim yang wajib dipenuhi dalam pembangunan pelabuhan baru.
Melalui koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan RI, diharapkan seluruh tahapan pembangunan Pelabuhan Pesinggahan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan sesuai ketentuan. Sinergi ini sekaligus menjadi fondasi penting agar progres pembangunan fisik pelabuhan segera terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Klungkung serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Bali. (kbs)