Foto: Proyek Lift Kaca Kelingking yang masih dalam tahap pemeriksaan.
Denpasar, KabarBaliSatu
Klaim kemenangan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang disampaikan ketika persidangan belum menghasilkan putusan menuai sorotan. Tindakan tersebut dinilai bukan sekadar kekeliruan informasi, tetapi apabila dilakukan secara sengaja dapat menjadi upaya menggiring opini publik dengan membentuk persepsi seolah-olah kemenangan hukum telah diraih.
Praktik semacam itu dinilai memperlihatkan wajah buruk oknum tertentu yang diduga lebih mengutamakan propaganda dibandingkan penghormatan terhadap proses hukum. Ketika fakta di ruang sidang belum berbicara, narasi kemenangan justru dibangun di ruang publik. Kondisi tersebut dipandang tidak mencerminkan kepercayaan terhadap supremasi hukum, melainkan upaya memengaruhi psikologi masyarakat melalui informasi yang belum memiliki dasar hukum.
Sorotan juga diarahkan kepada pihak-pihak yang ikut menyebarkan atau membenarkan informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sikap demikian dinilai tidak mencerdaskan masyarakat, melainkan berpotensi memperpanjang rantai penyebaran informasi yang menyesatkan.
Seorang pejabat publik, tokoh masyarakat, maupun pihak yang memiliki pengaruh di ruang publik semestinya memahami bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat dan kewibawaan lembaga peradilan. Investor yang sehat dinilai akan membuktikan komitmennya melalui kepatuhan terhadap hukum, bukan melalui permainan opini.
Sebaliknya, investor yang memilih membangun persepsi kemenangan sebelum hakim menjatuhkan putusan justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa begitu tergesa-gesa mendeklarasikan kemenangan yang belum pernah diputuskan? Apa yang sebenarnya ingin digiring dari opini publik?
Nusa Penida ditegaskan bukan sekadar objek investasi yang dapat dikuasai melalui propaganda. Kawasan tersebut merupakan ruang hidup masyarakat yang memiliki nilai adat, budaya, lingkungan, serta kepentingan publik yang wajib dihormati. Karena itu, setiap investor diharapkan hadir dengan mengedepankan etika, transparansi, serta penghormatan terhadap hukum, bukan melalui narasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
Penyebaran klaim kemenangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan juga dinilai berpotensi mencederai integritas proses peradilan. Publik dapat dibentuk untuk mempercayai bahwa hakim hanya tinggal mengesahkan sesuatu yang telah dimenangkan, padahal proses persidangan masih berlangsung.
Cara-cara seperti itu dipandang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi merendahkan kewibawaan lembaga peradilan.
Apabila benar terdapat pihak yang sengaja memainkan isu demi membentuk persepsi publik, praktik tersebut patut dikritik sebagai bentuk politik opini yang tidak bermartabat.
Demokrasi dan negara hukum, ditegaskan, tidak dibangun di atas hoaks, manipulasi informasi, ataupun kemenangan semu, melainkan berdiri di atas fakta, alat bukti, serta putusan hakim yang sah.
Masyarakat Bali, khususnya warga Nusa Penida, diimbau untuk tetap waspada terhadap setiap upaya yang berpotensi mengaburkan fakta hukum demi kepentingan tertentu. Sebab ketika hoaks dijadikan strategi, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil sebuah perkara di pengadilan, melainkan juga kepercayaan publik terhadap hukum dan masa depan pengelolaan aset bersama. (kbs)