Foto: Ilustrasi Nengah Senantara menyoroti dan meminta penjelasan terkait LPDB Kemenkop.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali sekaligus Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Ir. Nengah Senantara, menyoroti alokasi anggaran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp226 miliar. Ia meminta Kementerian Koperasi memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran tersebut dan dampaknya terhadap akses permodalan masyarakat, khususnya di tingkat desa.
Pernyataan itu disampaikan Senantara saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Senantara mempertanyakan efektivitas anggaran LPDB yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, DPR perlu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut agar dapat menilai sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
“Nah yang kedua Pak Menteri, tadi di pagu anggaran 2026 pada LPDB nomor 7 itu menghabiskan anggaran Rp226 miliar. Bisa saya dapatkan datanya untuk apa?” tanya Senantara dalam rapat.
Politisi NasDem asal Bali itu menilai pertanyaan tersebut penting mengingat kondisi di lapangan masih menunjukkan banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Bahkan, di berbagai daerah, praktik pinjaman online (pinjol) justru semakin marak dan menjadi pilihan masyarakat karena keterbatasan akses terhadap sumber modal formal.
“Karena kita lihat perkembangan di desa itu pinjolnya merajalela. Masyarakat juga mendapatkan pinjaman susahnya setengah mati,” ujar politisi berlatarbelakang pengusaha sukses itu.
Menurut Senantara, kondisi tersebut menjadi ironi ketika pemerintah melalui LPDB mengalokasikan dana yang cukup besar untuk memperkuat koperasi dan memperluas akses pembiayaan masyarakat. Ia khawatir anggaran yang tercantum dalam dokumen hanya menjadi angka administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kita khawatir nanti ini hanya mencantumkan angka semata. Padahal tujuan kita membahas anggaran adalah melihat manfaat dan hasil yang dirasakan masyarakat,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI itu.
Senantara menilai keberadaan LPDB seharusnya menjadi instrumen penting negara dalam memperkuat koperasi sebagai sumber pembiayaan alternatif yang sehat, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman online yang dalam banyak kasus justru menimbulkan beban ekonomi baru.
Ia meminta Kementerian Koperasi memaparkan secara detail program-program yang dibiayai melalui anggaran LPDB, termasuk jumlah koperasi penerima manfaat, nilai dana yang telah disalurkan, tingkat keberhasilan program, hingga dampaknya terhadap peningkatan akses modal bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat desa.
“Mohon dijelaskan lebih lanjut. Karena yang sedang kita bahas adalah anggaran negara. DPR tentu ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab persoalan yang ada di masyarakat,” kata politisi yang dikenal berhati mulia dan dermawan dengan tagline Senantara Peduli, Senantara Berbagi itu.
Data nasional menunjukkan bahwa akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan utama pelaku UMKM dan masyarakat desa. Di saat yang sama, praktik pinjaman online ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi masih ditemukan di berbagai daerah karena sebagian masyarakat belum memiliki akses yang memadai terhadap lembaga keuangan formal. Kondisi inilah yang menurut Senantara harus menjadi perhatian utama Kementerian Koperasi dalam menyusun program pembiayaan melalui LPDB.
Karena itu, ia berharap pembahasan anggaran tahun 2027 tidak hanya berfokus pada besaran dana yang diajukan, tetapi juga pada efektivitas penyalurannya. Menurutnya, keberhasilan program LPDB harus diukur dari kemampuannya memperluas akses modal usaha, memperkuat koperasi, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online.
“Kalau anggaran terus bertambah tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan modal dan pinjol tetap merajalela, berarti ada yang perlu dievaluasi. Yang kita inginkan adalah koperasi benar-benar hadir menjadi solusi ekonomi rakyat,” pungkasnya. (kbs)