Foto: Gubernur Bali Wayan Koster saat mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur Bali bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026).
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,10 persen pada tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Dewata. Sejalan dengan target tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga membidik peningkatan pendapatan masyarakat hingga di atas Rp72 juta per tahun.
Target itu menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Gubernur Bali bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rapat yang berlangsung dari pukul 09.00 WITA hingga 13.00 WITA tersebut dihadiri lengkap oleh seluruh kepala daerah beserta jajaran terkait.
Rakor mengusung tema “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2026 Menjadi 6,10 Persen” dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Sejumlah target pembangunan yang ditetapkan meliputi peningkatan pendapatan masyarakat menjadi di atas Rp72 juta per tahun, penurunan angka kemiskinan menjadi di bawah 3,42 persen, penurunan tingkat pengangguran menjadi di bawah 1,45 persen, penurunan tingkat kesenjangan pendapatan menjadi di bawah 0,333, serta penurunan prevalensi stunting hingga di bawah 8 persen.
Rapat diawali dengan pemaparan seluruh bupati dan wali kota secara bergiliran. Masing-masing kepala daerah menjelaskan target pembangunan, strategi pencapaian target, serta potensi dan kondisi daerah yang menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka juga memaparkan perkembangan penanganan kemiskinan, pengangguran, inflasi, stunting, serta berbagai program prioritas yang sedang dan akan dijalankan.
Secara umum, berbagai indikator pembangunan di kabupaten dan kota menunjukkan tren yang positif. Namun, para kepala daerah juga menyoroti pentingnya penguatan kerja sama antardaerah dan dukungan Pemerintah Provinsi Bali guna mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali.
Setelah seluruh pemaparan selesai, rapat dilanjutkan dengan arahan Gubernur Bali Wayan Koster terkait kebijakan pembangunan perekonomian Bali ke depan serta sektor-sektor unggulan yang menjadi penentu dominan pertumbuhan ekonomi daerah.
Koster menegaskan, seluruh target tersebut dijalankan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Menurutnya, pembangunan Bali harus dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan berpijak pada kekuatan budaya, alam, serta sumber daya lokal Bali.
Untuk mencapai target tersebut, pembangunan perekonomian Bali harus diselenggarakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan wilayah dengan konsep “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola.”
Menurut Koster, Bali tidak boleh lagi dibangun dengan pendekatan sektoral atau berdasarkan kepentingan wilayah masing-masing. Sebaliknya, seluruh kabupaten dan kota harus bergerak dalam satu sistem pembangunan yang saling mendukung dengan memprioritaskan sektor unggulan sesuai potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
“Pembangunan perekonomian Bali diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, yaitu 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola. Tidak boleh ada lagi ego sektoral maupun ego kewilayahan. Yang kita bangun adalah Bali sebagai satu kesatuan wilayah,” tegas Koster.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,82 persen. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026 melalui penguatan sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bali, yakni sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta sektor akomodasi dan makan minum.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tersebut.
Koster menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Bali tidak semata-mata mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata dan merata di seluruh wilayah Bali.
Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini telah berhasil menciptakan kondisi Bali yang aman dan kondusif sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bali tercatat sebagai provinsi terbaik di wilayah Jawa-Bali dalam pengendalian inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bahkan Bali meraih peringkat pertama dalam kategori penurunan angka kemiskinan dan stunting.
Sementara itu, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan masuk sebagai tiga kabupaten terbaik, sedangkan Kota Denpasar menjadi kota terbaik dalam berbagai indikator pembangunan. Dalam kategori pengendalian inflasi, Bali juga kembali menempati posisi terbaik.
“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tandasnya.
Koster mengaku bangga karena seluruh kepala daerah memahami persoalan yang dihadapi daerah masing-masing dan mampu menyusun solusi berbasis data.
“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” ungkapnya.
Menurut Koster, keberhasilan pembangunan Bali sangat ditentukan oleh kemajuan seluruh kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, skema pembiayaan pembangunan harus berbasis pada kekuatan sektor unggulan masing-masing wilayah agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan.
Selain mendorong percepatan realisasi APBD untuk meningkatkan perputaran uang di masyarakat, Koster juga meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam pengendalian kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan stunting melalui pertemuan rutin lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Dalam mendukung peningkatan pendapatan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, Koster mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif. Menurutnya, semakin banyak ruang yang mempertemukan produsen dan konsumen, semakin cepat pula pengendalian inflasi dapat dilakukan.
“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, para bupati dan wali kota juga menyampaikan perlunya dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan skema transfer dan kerja sama antardaerah, terutama melalui dukungan dari daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih besar seperti Badung, Gianyar, dan Denpasar.
Menanggapi hal tersebut, Koster menegaskan pembangunan Bali harus dilaksanakan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.
“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” katanya.
Pada sektor infrastruktur, Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan dan mulai tahun 2026 ditingkatkan. Menurutnya, seluruh pembangunan yang dilakukan merupakan bagian dari penguatan identitas dan branding Bali secara keseluruhan.
“Jika satu kabupaten/kota kena masalah hingga ramai di media, yang kena adalah Bali, yang rugi kita semua, bukan hanya satu kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain itu, Koster menginstruksikan agar pengendalian alih fungsi lahan hijau dan lahan produktif pertanian diperketat. Perizinan pembangunan hotel dan restoran juga diminta dilakukan secara selektif, kecuali untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
Untuk memperkuat penggunaan produk lokal, Koster meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dioptimalkan dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga hotel dan restoran di Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat menyerap hasil produksi daerah lain di Bali.
Dengan konsep pembangunan “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang dijalankan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, Koster optimistis target pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,10 persen pada tahun 2026 dapat tercapai sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di atas Rp72 juta per tahun, menurunkan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan stunting secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Bali. (kbs)