Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster menerima penghargaan Provinsi Bali berhasil meraih penghargaan Terbaik Pertama pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat provinsi dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).
Yogyakarta, KabarBaliSatu
Pemerintah Provinsi Bali sukses mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan kinerja terbaik di regional Jawa dan Bali. Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026), Provinsi Bali berhasil meraih penghargaan Terbaik Pertama pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat provinsi.
Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, yang diserahkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mewakili Kementerian Dalam Negeri. Selain trofi penghargaan, Provinsi Bali juga berhak membawa pulang insentif apresiasi senilai Rp3 miliar dari Kemendagri atas keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting yang dinilai kreatif, adaptif, serta berdampak nyata hingga tingkat desa.
Di kategori ini, Provinsi Jawa Barat harus puas menempati posisi terbaik kedua di bawah Bali.
Dominasi Bali semakin terlihat karena prestasi ini juga disapu bersih oleh jajaran pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya.
Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Badung sukses meraih predikat terbaik pertama, disusul Kabupaten Gianyar di posisi kedua, dan Kabupaten Tabanan di tempat ketiga. Sementara itu, Kota Denpasar juga sukses mengamankan predikat terbaik pertama untuk kategori yang sama di tingkat kota.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini sengaja dibagi menjadi enam regional untuk menciptakan iklim kompetisi yang lebih adil bagi daerah-daerah kecil yang keterbatasan kemampuan fiskal.
Tito menegaskan, pemberian penghargaan ini merupakan bentuk keseimbangan (reward) dari Kemendagri yang selama ini kerap memberikan pengawasan ketat dan sanksi bagi daerah yang melanggar aturan.
“Kali ini kita berikan carrot-nya (hadiah) supaya imbang, dengan harapan timbul extreme competition dan juga ada semangat untuk saling bersaing yang sehat,” ujar Tito Karnavian.
Lebih lanjut, Mendagri juga menekankan pentingnya mengangkat prestasi para kepala daerah ke ruang publik untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah di tengah maraknya kasus hukum yang melibatkan oknum pejabat.
“Sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus, ini yang perlu diangkat. Bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus, terlepas dari ada beberapa mungkin oknum yang bermasalah. Itulah tujuan kita, sehingga ada trust (kepercayaan) dari masyarakat dari publik kepada para kepala daerah,” tambah Mendagri.
Ajang penghargaan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi pembangunan yang berkelanjutan di daerah, sekaligus menyelaraskan target pembangunan daerah menuju visi besar Indonesia Emas.
Bagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan pada gelombang ini, Kemendagri mencatat masih ada dua putaran evaluasi lagi pada gelombang berikutnya untuk terus memperbaiki kinerja.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Bali terus menurun dan menjadi yang terendah secara nasional. Penurunan ini juga diikuti oleh tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang kian melandai.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Koster, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 3,42 persen—terendah secara nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 7,2 persen—terendah secara nasional dan menjadi satu-satunya provinsi dengan angka di bawah 10 persen.
Tingkat pengangguran juga turun signifikan menjadi 1,45 persen, kembali menempatkan Bali sebagai provinsi dengan angka terendah di Indonesia.
Dari sisi pemerataan ekonomi, gini ratio Bali tercatat sebesar 0,333, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional 0,363. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata.
Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp72,66 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37, disertai usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun.
Capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target yang telah direncanakan. Ini menunjukkan hasil pembangunan Bali tahun 2025 berada pada kategori sangat baik. (kbs)