Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5/2026)
Denpasar, KabarBaliSatu
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya pembenahan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5/2026) pagi.
Dalam arahannya, Koster menilai digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola bantuan di Bali. Menurutnya, validitas data merupakan fondasi utama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa menerima bantuan secara adil, transparan, dan tanpa menimbulkan polemik di lapangan.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Koster saat mengikuti pertemuan dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Program digitalisasi bantuan sosial di Bali sendiri menjadi bagian dari transformasi digital nasional yang tengah didorong pemerintah pusat. Dalam kesempatan itu, Koster menyebut Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dijadikan percontohan penerapan pemerintahan berbasis digital, khususnya dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait proses dan mekanisme bantuan sosial, khususnya penyaluran PKH dan bantuan pangan,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan di seluruh Bali. Para agen ini nantinya bertugas membantu masyarakat dalam proses pengajuan berbagai bantuan sosial, mulai dari PKH hingga program bantuan lainnya.
“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka yang akan membantu masyarakat mengajukan permohonan PKH maupun bantuan sosial lainnya,” kata Koster.
Lebih jauh, Gubernur Bali dua periode itu menegaskan bahwa transformasi digital tidak akan berhenti pada sektor bantuan sosial saja. Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, akan terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis digital secara lebih luas dan terintegrasi.
“Ke depan akan kita kembangkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” imbuhnya.
Karena itu, Koster meminta seluruh agen yang mengikuti bimbingan teknis memahami tugas dan tanggung jawabnya secara detail, terukur, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, terutama warga desa yang menjadi mayoritas penerima bantuan.
Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada akurasi data dan sinergi lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menyampaikan apresiasi atas komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial tersebut.
Ia menyebut Bali menjadi salah satu daerah yang melaksanakan uji coba secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota, sehingga keberhasilannya diharapkan dapat menjadi model penerapan secara nasional.
“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan, kegiatan ini bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Tirta juga berharap skema digitalisasi melalui sistem on demand dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat miskin dan rentan yang selama ini belum terdata sebagai penerima bantuan pemerintah.
Selain itu, Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti layanan kesehatan, Program Indonesia Pintar, hingga program peningkatan pendapatan masyarakat.
“Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,” tutupnya. (kbs)