Foto: Ilustrasi perlindungan UMKM Indonesia.
Jakarta, KabarBaliSatu
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem daerah pemilihan Bali Ir. I Nengah Senantara, mendorong pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan kebijakan protektif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah ini dinilai penting agar UMKM nasional tetap bertahan di tengah potensi masuknya produk impor, khususnya dari Kanada, dalam kerangka kerja sama dagang yang sedang dibahas.
Pernyataan tersebut disampaikan Senantara dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan dengan agenda pembahasan rencana Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada, yang digelar pada Selasa (19/20/2026).
Dalam forum tersebut, Senantara menyoroti risiko meningkatnya persaingan produk impor yang dapat berdampak langsung pada daya saing produk lokal, khususnya UMKM di dalam negeri.
“Yang ketiga tentang persaingan produk impor Kanada masuk ke Indonesia. Ini tentu Pak Menteri harus mempunyai, barangkali aturan-aturan khusus untuk menjaga stabilitas barang-barang UMKM kita. Jangan sampai masuknya barang Kanada bersaing langsung dengan produk lokal kita, justru kita yang menjadi korban,” ujarnya.
Senantara yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali itu menekankan bahwa kebijakan perdagangan internasional harus tetap memberi ruang perlindungan bagi sektor usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, termasuk di Bali.
Latar Belakang Kerja Sama Dagang Indonesia–Kanada
Pembahasan kerja sama ini mengacu pada rencana Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), yang merupakan bagian dari upaya perluasan akses pasar dan penguatan hubungan ekonomi kedua negara.
Kanada sendiri merupakan negara maju anggota G7 dengan kekuatan ekspor utama seperti produk pertanian (gandum/wheat), energi, mesin, serta produk industri manufaktur. Sementara Indonesia memiliki potensi ekspor unggulan seperti produk kelapa sawit, tekstil, perikanan, hingga produk UMKM.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus mendorong perluasan perjanjian dagang internasional untuk meningkatkan ekspor nasional. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan di DPR mengingatkan perlunya kebijakan penyeimbang agar produk dalam negeri tidak kalah bersaing di pasar domestik.
Dorongan Penguatan UMKM
UMKM diketahui menjadi sektor vital dalam struktur ekonomi Indonesia. Berdasarkan berbagai data pemerintah, sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap mayoritas tenaga kerja nasional.
Karena itu, Senantara menegaskan pentingnya instrumen kebijakan seperti standar masuk barang, pengaturan tarif, hingga penguatan kualitas dan daya saing UMKM agar tidak terdampak negatif dari liberalisasi perdagangan.
“Perdagangan terbuka penting, tapi perlindungan terhadap pelaku usaha kecil juga tidak boleh diabaikan,” tegas wakil rakyat asal Bali yang dikenal dengan tagline “Senantara Peduli, Senantara Berbagi” itu.
Dengan adanya rencana kerja sama Indonesia–Kanada, pembahasan mengenai keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan industri domestik diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam proses negosiasi ke depan. (kbs)